Jakarta, Maret.id — Fraksi PKS menegaskan keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya diukur dari tingginya realisasi belanja, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati saat membacakan Pandangan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/7/2026).
“APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS.
Fraksi PKS kemudian menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan APBN 2025.
Catatan pertama menyangkut kualitas pertumbuhan yang tercatat 5,11 persen dan kebutuhan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta pemerataan kesejahteraan; di sisi lain realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.765 triliun atau 92,01% dari target yang menunjukkan tantangan pada kinerja penerimaan negara.
Menurut Fraksi PKS, penurunan penerimaan negara sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya dan tax ratio yang hanya mencapai 9,31% dibandingkan target 10,45% menuntut reformasi tata kelola dan administrasi perpajakan.
“Pemerintah perlu memperkuat integritas, memperluas basis pajak, serta meningkatkan efektivitas sistem penerimaan negara agar ruang fiskal semakin sehat dan berkelanjutan,” ujar Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS.
Catatan kedua berkaitan dengan kesinambungan fiskal di mana Fraksi PKS menyoroti meningkatnya tekanan terhadap APBN karena pelebaran defisit dan membengkaknya beban utang.
Realisasi defisit APBN 2025 tercatat mencapai Rp670,34 triliun atau 2,81% terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal sebesar 2,53%.
Sementara itu, defisit keseimbangan primer melebar menjadi Rp155,94 triliun, jauh di atas target Rp63,33 triliun.
“Defisit keseimbangan primer yang semakin besar menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mampu membiayai belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar kesinambungan fiskal tetap terjaga,” ujar Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS.
Fraksi PKS juga mencatat efektivitas belanja negara yang mencapai Rp3.435 triliun dan menegaskan bahwa belanja tersebut harus mampu menurunkan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PKS mengapresiasi realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai 131,10 persen sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, namun menyatakan keprihatinan karena realisasi anggaran pendidikan baru mencapai Rp656 triliun atau 19,11 persen dari total belanja negara.
“Konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Amanat tersebut harus dipenuhi secara konsisten sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS.
Fraksi PKS juga menyampaikan keprihatinan atas menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dibandingkan tahun sebelumnya dan meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak menurunkan kualitas pelayanan publik di daerah, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, Fraksi PKS meminta pemerintah memperkuat mitigasi terhadap berbagai risiko fiskal, termasuk kewajiban kontinjensi yang berasal dari jaminan utang BUMN maupun program-program jaminan sosial.
Menutup pandangan fraksinya, Anis Byarwati menegaskan bahwa berbagai catatan itu merupakan bagian dari komitmen Fraksi PKS untuk mendorong pengelolaan APBN yang lebih sehat, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami berharap seluruh catatan ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN, sehingga setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS.
