Jakarta, Maret.id — Pemerintah memperkuat stimulus transportasi untuk menjaga keterjangkauan akses perjalanan masyarakat selama periode libur sekolah.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan pemerintah mencermati keluhan mengenai harga tiket pesawat di sejumlah rute domestik menjelang akhir masa liburan.
“Menjelang akhir libur sekolah, kami memahami masih banyak masyarakat yang merasakan harga tiket pesawat relatif tinggi. Karena itu, pemerintah mengambil berbagai langkah agar masyarakat tetap memiliki kesempatan bepergian dengan biaya yang lebih ringan,” ujar Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket pada 22 Juni hingga 5 Juli 2026 dengan periode penerbangan mulai 24 Juni sampai 5 Juli 2026.
Insentif tersebut merupakan bagian dari paket stimulus transportasi lintas moda dengan nilai sekitar Rp1,54 triliun. Paket ini mencakup insentif tiket pesawat, diskon tiket kereta api, potongan tarif kapal Pelni, serta pembebasan tarif penyeberangan ASDP.
“Pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga pergerakan ekonomi selama masa liburan,” ujar Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Ia menegaskan seluruh kebijakan tersebut telah dijalankan dan implementasinya terus dipantau oleh pemerintah. Untuk sektor penerbangan, seluruh maskapai domestik disebut telah menerapkan fasilitas PPN DTP sesuai ketentuan.
Meski demikian, pemerintah mengakui harga tiket pada sejumlah rute masih relatif tinggi bagi masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai komponen yang membentuk struktur biaya penerbangan.
“Harga tiket pesawat dipengaruhi oleh sejumlah komponen, mulai dari fuel surcharge, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga dinamika geopolitik global yang berdampak pada harga energi dan biaya operasional maskapai. Faktor-faktor eksternal tersebut ikut memengaruhi harga tiket yang dibayarkan masyarakat,” ujar Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah tidak hanya memberikan insentif jangka pendek lewat PPN DTP, tetapi juga melakukan upaya untuk memperbaiki struktur biaya penerbangan secara lebih sistemik.
Herzaky mengungkapkan harga avtur telah turun sekitar 10 persen saat ini. Ia menambahkan pemerintah sedang menyiapkan penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) untuk menciptakan tarif penerbangan yang lebih kompetitif.
“Ketika harga avtur semakin stabil dan kondisi geopolitik global membaik, komponen fuel surcharge diharapkan dapat dihapus sepenuhnya sehingga harga tiket pesawat menjadi semakin terjangkau. Jadi, pendekatan pemerintah bukan hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga memperbaiki faktor-faktor yang memengaruhi harga tiket dalam jangka menengah dan panjang agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Ia menyampaikan masyarakat telah memanfaatkan periode insentif PPN DTP yang berakhir pada 5 Juli 2026 untuk melakukan perjalanan selama libur sekolah. Pemerintah menilai kebijakan tersebut membantu menekan biaya perjalanan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.
“Perjalanan wisata yang dilakukan masyarakat turut menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM di berbagai daerah. Inilah yang terus diupayakan pemerintah, agar setiap kebijakan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
