Jakarta, Maret.id — Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan lonjakan signifikan jumlah warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal di Tepi Barat akibat intensifikasi operasi militer Israel, perluasan permukiman ilegal, dan pengetatan pembatasan ruang gerak warga setempat. Laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) yang dikutip pada 11 Juli 2026 menyatakan situasi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur semakin memprihatinkan.
Lonjakan Penggusuran dan Dampak Langsung
Data OCHA menunjukkan lebih dari 3.200 warga Palestina kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini karena penggusuran, pembongkaran, dan serangan pemukim. Angka itu setara rata-rata 17 orang mengungsi setiap hari, atau dua kali lipat dari rata-rata harian pada tiga tahun terakhir.
Dalam beberapa pekan terakhir otoritas Israel mencatat 24 bangunan warga Palestina dihancurkan, menyebabkan 67 warga menjadi tunawisma. Dua dari bangunan yang diratakan merupakan fasilitas bantuan kemanusiaan yang didanai donor internasional, menurut laporan yang dirilis OCHA.
Pihak berwenang Israel menyatakan pembongkaran dilakukan karena bangunan tidak memiliki izin resmi, tetapi PBB menegaskan keterbatasan izin bagi warga Palestina di wilayah pendudukan memperparah kondisi. OCHA memperingatkan dampak akumulatif tindakan ini meningkatkan risiko keselamatan warga sipil serta mengurangi akses terhadap layanan publik dan mata pencaharian.
Upaya Kemanusiaan Terhambat
Meski menghadapi hambatan operasional dan pembatasan akses yang ketat, lembaga-lembaga kemanusiaan di bawah koordinasi PBB terus menyalurkan bantuan darurat. Sepanjang paruh pertama tahun ini, program perlindungan anak telah menjangkau lebih dari 5.300 anak dan 1.670 pendamping di wilayah Yerusalem, menurut data OCHA.
Bantuan yang disalurkan meliputi dukungan psikososial, program pengasuhan, bantuan kedaruratan, serta layanan esensial lainnya untuk anak-anak dan keluarga terdampak. Di sektor pendidikan, sekitar 60.000 anak di Tepi Barat dan Yerusalem Timur diberi akses ke program pembelajaran tambahan dan remedial.
Tim kemanusiaan juga melaporkan rehabilitasi darurat terhadap 32 sekolah yang rusak untuk memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi. Namun, operasi bantuan sering kali terhalang oleh pembatasan pergerakan, blokade wilayah, serta ancaman keselamatan bagi staf lapangan.
Krisis Kesehatan dan Keamanan di Gaza
Di Jalur Gaza, krisis kemanusiaan tetap parah dengan jutaan warga terperangkap dalam pengungsian berkepanjangan dan kondisi sanitasi yang buruk. Organisasi kemanusiaan melaporkan peningkatan kasus penyakit menular, termasuk infeksi saluran napas akut, penyakit kulit, dan penyakit yang ditularkan melalui air.
World Central Kitchen menyatakan seorang pengemudi mitra logistik mereka tewas ditembak saat mengangkut pasokan dari pintu perbatasan Kerem Shalom menuju gudang, kejadian yang menuai kecaman keras dari organisasi bantuan. Tim medis kemanusiaan mencatat lebih dari 243 ribu konsultasi kesehatan dalam sepekan terakhir di sekitar 200 titik layanan, dengan lonjakan kasus cacar air, kutu, dan impetigo.
Keterbatasan operasional semakin mengancam layanan kesehatan karena kelangkaan bahan bakar, suku cadang generator, dan pasokan obat-obatan dasar. Para mitra kesehatan memperingatkan bahwa jika pasokan dan akses tidak membaik, kapasitas merespons krisis akan tergerus dan risiko bagi populasi sipil akan meningkat.
Situasi saat ini menurut PBB menuntut peningkatan akses kemanusiaan, perlindungan bagi warga sipil, serta penghentian tindakan yang memperburuk penggusuran masif. OCHA menekankan perlunya upaya kolektif komunitas internasional untuk meredam krisis kemanusiaan yang semakin dalam di wilayah tersebut.
