Jakarta, Maret.id — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga beras nasional relatif terkendali pada pekan pertama Juli 2026 dengan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras menurun dibanding akhir Juni.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut 113 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH beras, turun dari 138 kabupaten/kota pada akhir Juni 2026.
“Ini ada 2 komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi,” ujar Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS.
“Untuk beras, ini masih ada pada posisi 113 (kabupaten/kota). (Namun) kalau kita lihat dari pergerakan harga untuk IPH beras menurut provinsinya, ini relatif tidak terlalu tinggi,” ujar Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS.
Analisis Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan hanya 55 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan IPH beras hingga awal Juli 2026 dengan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium.
Pemerintah menjaga stabilitas harga beras melalui intervensi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang per 7 Juli 2026 dikelola Perum Bulog sebesar 5,2 juta ton.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menilai cadangan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga pasokan dan harga menjelang musim kemarau atau potensi El Nino.
“Indonesia mempunyai CBP di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus tetap waspada menghadapi El Nino. Namun dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat serta kolaborasi, pemerintah optimis bahwa kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga dengan baik,” ujar Sarwo Edhy, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
Bapanas mencatat realisasi penyaluran CBP sejak Januari hingga awal Juli 2026 mencapai 1,36 juta ton untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, alokasi bagi aparatur sipil negara di wilayah tertentu, serta penanganan bencana alam.
Pemerintah juga mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah dan menyiagakan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat sebagai upaya menjaga keterjangkauan.
“Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 GPM di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota. Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Bantuan pangan akan kembali diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar Sarwo Edhy, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
Pemerintah memutuskan melanjutkan program bantuan pangan beras mulai Juli 2026 selama tiga bulan dengan total penyaluran 997,3 ribu ton, sehingga hingga akhir tahun total bantuan pangan beras diperkirakan mencapai sekitar 1,66 juta ton.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan beras tidak lagi menjadi kontributor utama inflasi selama dua tahun terakhir.
“Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami meminta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. BUMN seperti Bulog membantu dan juga ID FOOD dengan pasar murah supaya menjadi offtaker pangan petani kita,” ujar Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional dan Menteri Pertanian.
BPS melaporkan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) terus membaik dengan inflasi pangan year-to-date Januari–Juni 2026 sebesar 1,61 persen, turun dari 2,15 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Inflasi pangan tahunan hingga Juni 2026 turun menjadi 5,58 persen dari 6,24 persen pada Mei 2026, sementara inflasi pangan bulanan merosot dari 0,22 persen pada Mei menjadi 0,14 persen pada Juni 2026.
