Jakarta, Maret.id — Perum Bulog menyiapkan strategi baru untuk meredam lonjakan harga beras premium yang kini mencapai Rp16.000 per kilogram.
Perusahaan umum milik negara itu berencana meluncurkan program beras SPHP kelas premium dengan merek Beras Kita.
Langkah ini dirancang sebagai instrumen operasi pasar baru untuk melengkapi program SPHP medium yang sudah berjalan dan menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan usulan strategis tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk digodok menjadi kebijakan pemerintah.
“Kami menyarankan ke Pak Menteri Pertanian maupun Pak Menko Pangan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Untuk kenaikan harga beras premium ini, kami juga adakan beras SPHP premium yang bernama Beras Kita,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog.
Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (11/7/2026).
Rizal menilai intervensi pasar yang selama ini menggunakan beras medium kurang efektif apabila tren kenaikan harga beras terjadi pada segmen premium.
Fenomena pergeseran preferensi juga dipengaruhi oleh meningkatnya produksi beras nasional yang mengubah pola konsumsi.
Saat ini, masyarakat terutama di kawasan perkotaan cenderung lebih memilih beras kategori premium.
Terkait mekanisme harga jual beras SPHP premium Beras Kita, Bulog masih menunggu keputusan resmi dari rapat koordinasi terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah diproyeksikan akan menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium saat ini, yaitu Rp14.900 per kilogram, sebagai salah satu acuan utama.
“Pemerintah juga akan menghitung biaya produksi beras premium agar kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog.
Hingga kini Bulog belum menetapkan kuota pasti atau volume alokasi untuk beras SPHP premium tersebut.
Rizal menegaskan penentuan kuota sejak awal berisiko memicu ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan.
Oleh karena itu, volume distribusi akan disesuaikan secara fleksibel berdasarkan dinamika permintaan pasar.
Kendati demikian, arahan dari Menteri Pertanian mengenai penyediaan 2 juta ton beras komersial dipastikan tetap masuk dalam pembahasan skema penyaluran ini.
Komposisi antara beras SPHP medium dan premium akan terus dievaluasi agar distribusi berjalan efektif.
Bulog optimistis kehadiran Beras Kita tidak hanya memperkuat efektivitas operasi pasar, tetapi juga menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat akan beras berkualitas tinggi dengan harga yang tetap ramah di kantong.
