Jakarta, Maret.id — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar memperkuat regenerasi organisasi melalui Musyawarah Ranting. Partai tersebut berhasil melibatkan lebih banyak kader muda dan perempuan dalam kepengurusan di tingkat ranting.
Meskipun menghadapi tantangan dalam mencapai keterwakilan perempuan, terutama dari kalangan milenial dan Generasi Z, proses penyusunan kepengurusan berjalan lancar. Hal ini diperoleh berkat pendekatan serta edukasi politik yang dilakukan.
Musyawarah Ranting (Musran) PDI Perjuangan se-Kecamatan Binangun digelar di Desa Ngembul pada Sabtu (11/7/2026) malam. Eko Prasetyono, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Binangun, menyatakan bahwa penjaringan pengurus berlangsung selama sekitar satu bulan.
“Proses ini melibatkan rapat-rapat di tingkat ranting hingga seluruh 12 ranting berhasil menyusun kepengurusan baru,” jelas Eko. Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan perempuan muda dalam struktur organisasi partai.
“Kami memberikan pemahaman bahwa partai politik bukan sekadar wadah organisasi, tetapi bagian dari perjuangan membangun bangsa,” tegas Eko. Ia optimis ketentuan keterwakilan perempuan, termasuk dari kalangan milenial, dapat dipenuhi.
Dalam kesempatan yang sama, Guntur Wahono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, menyatakan bahwa Musran bukan hanya agenda pergantian kepengurusan. “Ini bagian dari upaya membangun organisasi yang tertib administrasi dan disiplin,” ungkap Guntur.
Ia menjelaskan bahwa ranting dan anak ranting merupakan ujung tombak organisasi. “Seluruh pengurus baru harus dibekali pemahaman mengenai ideologi partai dan mekanisme kerja di masyarakat,” ujarnya.
Guntur juga menekankan pentingnya kedisiplinan organisasi sejak awal. “Ketertiban administrasi menjadi fondasi utama jalannya partai,” imbuhnya. Ia memastikan DPC akan mendukung kebutuhan organisasi untuk memperkuat fungsi politik di masyarakat.
Musran di Kecamatan Binangun ditutup dengan pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus ranting PDI Perjuangan masa bakti 2026–2031. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya kepengurusan baru di seluruh desa di wilayah tersebut.
