Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2026) dan menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak bagi pengusaha nelayan pemilik kapal berukuran 30 sampai 200 gross ton, kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebelumnya, Airlangga menyampaikan harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter dan BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan pada harga Rp6.800 per liter; Presiden meminta agar pengusaha nelayan dengan kapal 30–200 GT juga mendapat harga kekhususan.
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga menjelaskan harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok pada angka Rp18.600 per liter sehingga selisih dukungan sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan dan bukan melalui APBN.
“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga menambahkan bahwa BPDP saat ini memiliki kecukupan dana untuk membiayai dukungan itu dan kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan itu merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan dan harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bahlil menegaskan pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan berjalan tepat sasaran dan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Ketua Umum Partai Golkar.
