Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menekankan pentingnya anggaran program pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027 berlandaskan skala prioritas.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat kerja bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2027.
Menurut Patemo, kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan dana dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat, mengingat potensi penurunan kapasitas anggaran di tahun mendatang.
“Kami ingin SKPD menyusun program dan anggaran tahun 2027 secara lebih rasional,” kata Patemo.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berfokus pada prioritas yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Patemo, yang merupakan politisi dari PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo, berharap anggaran infrastruktur diarahkan untuk menjaga utilitas penting. Hal ini mencakup perbaikan jalan, saluran air, irigasi pertanian, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
“Kami meminta agar DPU Cipta Karya, DPU Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup menunda program pembangunan fisik baru,” tegasnya, “agar keuangan daerah tetap stabil dan terhindar dari defisit.”
Komisi IV juga mendorong Pemda melalui SKPD untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sinergi dengan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat akses anggaran dari Instruksi Presiden (Inspres) untuk jalan daerah.
Alternatif pendanaan lain dapat dilakukan melalui optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Jika hanya mengandalkan APBD, pembangunan infrastruktur akan terhambat. Inovasi dalam pembiayaan sangat penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” imbuh Patemo.
Dalam KUA-PPAS APBD tahun 2027, target pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,492 triliun, turun 14,22 persen dari Rp2,905 triliun tahun 2026.
Belanja daerah untuk APBD tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2,468 triliun, yang mengalami penurunan 15,39 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“KUA-PPAS APBD 2027 untuk belanja modal diproyeksikan sebesar Rp143,3 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan proyeksi tahun 2026 yang mencapai Rp303 miliar. Anggaran untuk infrastruktur hanya sebesar Rp65 miliar, lebih banyak dialokasikan untuk rehabilitasi atau perbaikan,” tandas Patemo.
