Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola sumber daya alam, percepatan investasi strategis, dan penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pemerintah memutuskan membangun sistem ekspor satu pintu sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis dan meningkatkan transparansi serta penerimaan devisa negara.
“Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Untuk mendukung kebijakan itu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026.
Prabowo menyatakan PT DSI berperan sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola sekaligus konsolidasi ekspor komoditas strategis milik bangsa.
“Saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga, kita terapkan ekspor satu pintu, dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Dalam penjelasan pemerintah, implementasi awal menunjukkan hasil positif dengan PT DSI mengelola devisa lebih sebesar 10,5 miliar dolar AS dalam waktu sekitar satu bulan lebih beroperasi.
“Baru satu bulan, dua minggu bekerja, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional, itu kurang lebih beda minimal 30 persen, mendekati 40-45 persen,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik yang merugikan negara dan akan mencabut izin pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum.
“Karena kita tegas, meneruskan praktik ini, ini praktik penipuan, meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo mengatakan langkah reformasi yang ditempuh mulai mendapat pengakuan internasional dan bahwa penguatan ketahanan pangan serta dukungan sektor energi memperkuat potensi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia.
“Saudara-saudara, kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Gerindra.
Langkah penguatan tata kelola ekspor dan pengelolaan devisa yang diumumkan Pemerintah diproyeksikan berdampak pada peningkatan penerimaan negara, penurunan kesenjangan harga ekspor dengan pasar internasional, serta penegakan kepatuhan hukum di sektor sumber daya alam.
