Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa Prabowonomics sebagai ekonomi konstitusi harus diwujudkan melalui reformasi regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Agenda utama yang perlu ditindaklanjuti menurutnya adalah meninjau kembali dan merevisi 108 undang-undang yang dinilai belum sejalan dengan semangat pembangunan berbasis ekonomi konstitusi. “Prabowonomics atau ekonomi konstitusi itu ada tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” ujar Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejumlah undang-undang yang disebutkan perlu ditinjau kembali meliputi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta berbagai produk hukum lain yang dinilai bertentangan dengan semangat ekonomi konstitusi. Agenda kedua yang diusulkan adalah memperkuat politik anggaran yang tepat sasaran sebagaimana telah mulai dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin menekankan bahwa APBN harus lebih diarahkan pada program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan layanan publik. Ia memberi contoh prioritas penggunaan anggaran seperti pembangunan jembatan bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan, hingga penguatan kewirausahaan masyarakat. “Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi,” ujar Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, melalui pembenahan regulasi dan penguatan belanja negara yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, konsep Prabowonomics dapat menjadi landasan pembangunan nasional yang selaras dengan amanat konstitusi dan mampu menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Langkah perubahan 108 undang-undang tersebut diperkirakan akan memerlukan proses legislasi dan konsensus politik di parlemen serta koordinasi antarlembaga untuk memastikan implementasi kebijakan anggaran yang lebih pro-rakyat.
