Pemerintah Genjot Kawasan Industri Terpadu Target 8 Persen

Jakarta, Maret.id — Pemerintah memperkuat pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta merespons tren hilirisasi, transisi energi, dan transformasi digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sektor industri memegang peran krusial sebagai motor penggerak ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing nasional.
“HKI sejak tahun 1988 telah tumbuh menjadi mitra strategis pembangunan nasional. Kalau kita ketahui, mulai dari Bekasi sampai ke Timur Indonesia, kita telah membangun yang namanya North Java Corridor. Koridor Utara Jawa, itu seluruhnya diisi oleh kawasan industri,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan pers yang dikutip pada Sabtu (1/8/2026).
Saat ini Indonesia memiliki 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas lahan mencapai 170 ribu hektare, menjadi rumah bagi sekitar 10.400 perusahaan manufaktur dan menyerap 4,5 juta tenaga kerja, serta dikombinasikan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru.
“Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Di tengah dinamisnya persaingan global, Indonesia berpeluang besar menjadi tujuan utama investasi karena sejumlah negara pesaing menghadapi kendala seperti lonjakan upah tenaga kerja, keterbatasan lahan, dan krisis pasokan energi.
Survei Japan External Trade Organization (JETRO) mencatat sekitar 70 persen perusahaan Jepang di Indonesia berhasil membukukan keuntungan—angka tertinggi dibandingkan negara lain di kawasan yang sama.
Selain investasi manufaktur konvensional, tren kecerdasan artifisial memicu lonjakan kebutuhan infrastruktur digital seperti data center, dan pemerintah mengantisipasi hal ini lewat inisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk memperkuat integrasi ekonomi digital regional.
Airlangga menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi data center berkat ketersediaan lahan dan potensi energi terbarukan, namun ia menekankan pentingnya percepatan konektivitas kelistrikan dan penyediaan energi hijau untuk mendukung ekosistem tersebut. “Jadi Pemerintah berharap dengan adanya kawasan industri, ini tentu akan menjadi kawasan yang lebih tertata dan ekosistem akan lebih terjaga,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyatakan komitmen pelaku usaha untuk terus mendatangkan investasi ke berbagai daerah dan menitipkan harapan agar pemerintah membantu mengurai hambatan regulasi di lapangan lewat forum seperti Rakernas XXV HKI.
Menanggapi aspirasi tersebut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah optimis menghadapi tantangan melalui langkah debottlenecking kebijakan dan penguatan kolaborasi. “Sebagaimana pernyataan Bapak Menko, apa yang menjadi persoalan hari ini memang menjadi PR yang perlu diselesaikan, dan banyak negara juga menghadapi hal yang sama. Karena itu, Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder agar dapat segera diatasi. Pemerintah tetap optimis bahwa berbagai tantangan tersebut pasti akan terselesaikan,” ujar Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Upaya terpadu ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi manufaktur dan digital serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.





