Jakarta, Maret.id — Laporan media Australia, The Australian, yang membahas penurunan kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, memunculkan respons beragam di dalam negeri.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah berpendapat bahwa kritik tersebut perlu dilihat tidak hanya dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga dalam konteks persaingan kepentingan geopolitik global.
Amir menegaskan bahwa banyak pihak di luar negeri belum sepenuhnya memahami arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo. Hal ini menyebabkan kebijakan strategis pemerintah sering dinilai negatif karena dianggap bertentangan dengan prinsip pasar bebas yang dominan di ekonomi global.
“Mereka menganggap kebijakan ekonomi Prabowo buruk, padahal yang sedang dibangun adalah model ekonomi yang berbeda,” kata Amir.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan seperti hilirisasi industri dan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah bagian dari upaya untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Kritik terhadap ekonomi Indonesia, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari perubahan lanskap geopolitik yang kini dipengaruhi oleh rivalitas ekonomi, teknologi, dan penguasaan sumber daya alam.
Selama beberapa dekade, negara-negara berkembang dianggap sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah. “Kalau Indonesia melakukan hilirisasi, otomatis rantai keuntungan berubah,” imbuh Amir.
Dia menilai bahwa negara-negara yang selama ini menikmati bahan mentah murah pasti merasa kepentingannya terancam oleh hilirisasi tersebut. Dalam perspektif intelijen ekonomi, perubahan kebijakan suatu negara sering disertai dengan pembentukan opini publik melalui berbagai saluran, termasuk laporan lembaga riset dan media internasional.
“Dinamika persepsi internasional terhadap Indonesia tidak selalu merupakan analisis ekonomi yang berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan strategis,” tuturnya.
Amir menambahkan bahwa investor global yang berhaluan kapitalisme liberal cenderung menghendaki mekanisme pasar terbuka dengan intervensi minimal dari pemerintah. Sebaliknya, pendekatan Prabowo lebih mengutamakan peran negara dalam mengontrol sektor-sektor strategis.
“Investor mulai berpikir karena penganut kapitalis dan liberal maunya pasar bebas. Kalau negara terlalu kuat mengatur, tentu paradigma mereka berbeda,” tegas Amir.
