Jakarta, Maret.id — Upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap populasi dan habitat Gajah Sumatera terus bergulir. Hal ini ditandai dengan peluncuran Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) yang digelar oleh Kementerian Kehutanan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya SRAK sebagai pedoman yang harus dijalankan secara efektif. “Kita bareng-bareng kawal nih, supaya dia tidak menjadi dokumen yang hanya bersifat teoritis, tapi ini executable,” tegasnya.
Menteri juga mengungkapkan bahwa tantangan konservasi gajah semakin berat. “Kini jumlah kantong gajah tersisa tinggal 21 dari sebelumnya 42,” tuturnya. Mengingat kondisi ini, pemerintah berupaya memperkuat rencana aksi konservasi melalui dokumen SRAK.
Raja Antoni juga mencatat bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen konkret dalam upaya konservasi. Hal ini terlihat dari dimulainya proyek PECI (Peusangan Elephant Conservation Initiative) di Aceh dan penerbitan Inpres 8/2026 yang mendukung perlindungan habitat Gajah Sumatera dan Kalimantan.
“Bapak Presiden Prabowo beliau punya pesan yang sama dengan kita,” imbuh Raja Antoni. Dia menyatakan bahwa inisiatif di Peusangan Aceh dan dukungan Presiden sangat signifikan dalam proses ini.
Di Way Kambas, pemerintah berupaya untuk meminimalisir konflik antara manusia dan gajah. Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan pagar sepanjang lebih dari 100 kilometer untuk mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh konflik tersebut.
Raja Antoni menegaskan bahwa keberhasilan SRAK membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, korporasi, NGO, dan pegiat konservasi. Ia berharap bahwa implementasi SRAK dapat meningkatkan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan mendukung upaya jangka panjang dalam konservasi satwa di Indonesia.
