Jakarta, Maret.id — Demonstrasi yang kembali mengemuka di Indonesia memerlukan sikap yang bijak agar aspirasi tidak bergeser menjadi tindakan anarkis.
Ketua Bidang OKP Kemahasiswaan, LSM, dan Ormas PB PMII, M. Muham Tahsir, menekankan bahwa pengalaman demonstrasi Agustus tahun lalu harus menjadi pelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat.
Tahsih menggarisbawahi, aksi demonstrasi adalah bagian integral dari penyampaian aspirasi demokratis. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan ketertiban umum dan dilakukan secara damai serta konstitusional.
“Aksi demonstrasi belakangan ini perlu disikapi secara bijak, mengingat pengalaman aksi pada Agustus tahun sebelumnya yang ternyata diwarnai dengan aksi anarkis berupa pengerusakan dan pembakaran hingga penjarahan,” ujar Tahsir.
Ia berpendapat bahwa tindakan anarkis berpotensi menggeser inti dari tuntutan yang ingin disampaikan. Aspirasi seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial, namun dapat berubah destruktif jika disertai tindakan vandalism.
“Lebih jauh lagi, itu akan merusak citra mahasiswa dan demokrasi Indonesia,” kata Tahsir. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hak masyarakat yang harus dijaga di negara demokrasi.
“Meskipun hak tersebut perlu dijalankan, tanggung jawab sosial juga tak boleh diabaikan,” tegasnya. Tahsir berharap mahasiswa dan masyarakat mengedepankan cara damai dan konstitusional dalam menyampaikan aspirasi.
Ia juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk mempertimbangkan bentuk partisipasi publik yang lebih konstruktif, mengingat demonstrasi bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan gagasan atau mendorong perubahan.
Sejumlah kegiatan, seperti diskusi publik dan kegiatan sosial, dapat menjadi ruang untuk mengemukakan kritik sekaligus menawarkan solusi konkrit.
“Mahasiswa dan masyarakat diharapkan mengutamakan penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional serta mempertimbangkan kegiatan alternatif yang lebih konstruktif,” imbuh Tahsir.
Ia berharap dinamika aksi demonstrasi tidak menciptakan polarisasi di masyarakat. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, asal disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab.
“Penyampaian kritik yang berbasis data dan dilakukan secara damai lebih mampu menjaga substansi perjuangan serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa,” pungkas Tahsir.
