Jakarta, Maret.id — Presiden Kolombia Abelardo De La Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat ekonomi, sosial, dan ekologis selama 30 hari bagi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi pada 10 Agustus 2026. Dekret itu diambil setelah rapat kabinet yang digelar di Bogotá sebagai respons terhadap apa yang disebut pemerintah sebagai “bencana publik yang parah”.
Wilayah terdampak dan cakupan dekret
Dekret mencakup 15 departemen yang merasakan dampak signifikan, termasuk Valle del Cauca, Risaralda, dan Caldas. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi bantuan, pengadaan sumber daya, dan perbaikan infrastruktur vital.
Korban dan kondisi Lapangan
Menurut data Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana Kolombia, gempa bermagnitudo 7,4 di wilayah barat negara itu telah menewaskan 319 orang dan melukai 4.469 lainnya. Selain itu, 260 orang dilaporkan hilang sementara 364 orang berhasil diselamatkan dari reruntuhan dan lokasi terdampak.
Prioritas pemulihan dan pernyataan presiden
De La Espriella menyatakan bahwa kebijakan darurat tidak hanya berfokus pada rekonstruksi rumah yang hancur, tetapi juga pemulihan kegiatan usaha serta layanan publik penting seperti sekolah dan rumah sakit. “Kolombia saat ini menghadapi situasi fiskal paling kompleks dan berat; diperlukan langkah-langkah luar biasa,” katanya dalam pernyataan yang dirilis setelah rapat kabinet.
Pemerintah mengumumkan rencana pemotongan belanja untuk program-program nonprioritas dari pemerintahan sebelumnya guna mengalihkan anggaran pada kebutuhan darurat saat ini. Langkah tersebut dijelaskan sebagai upaya memastikan bantuan menyasar masyarakat yang paling rentan dan menjaga kesinambungan layanan dasar.
Tindakan darurat di lapangan
Dekret darurat memungkinkan otoritas nasional untuk mempercepat pembelian logistik, mendistribusikan bantuan pangan, obat-obatan, dan tenda pengungsian, serta menyalurkan sumber daya untuk operasi penyelamatan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan otoritas daerah diperkuat untuk memudahkan akses ke zona terdampak dan mempercepat perbaikan infrastruktur kritis.
Tim penyelamat terus bekerja bersama relawan dan organisasi kemanusiaan dalam operasi pencarian dan evakuasi, sementara layanan kesehatan darurat menangani korban luka dan memberikan dukungan psikososial bagi yang terdampak. Tantangan logistik dan kerusakan jalan menjadi hambatan utama bagi distribusi bantuan di beberapa kawasan.
Anggaran dan tantangan fiskal
Menanggapi kondisi fiskal yang disebut presiden, administrasi menegaskan akan mengalokasikan kembali sumber daya yang ada, termasuk mengambil langkah penghematan pada program nonprioritas. Pemerintah berjanji menjaga transparansi penggunaan dana darurat dan memastikan aliran bantuan tidak terhambat oleh prosedur birokrasi.
Para analis dan pemangku kepentingan menyoroti perlunya rencana jangka menengah untuk rekonstruksi yang berkelanjutan, termasuk penilaian ulang standar bangunan dan investasi dalam mitigasi risiko bencana. Pemerintah juga didorong untuk bekerja sama dengan lembaga internasional guna mempercepat pemulihan dan memobilisasi sumber daya tambahan.
Langkah selanjutnya
Dekret 30 hari menjadi landasan awal bagi respons nasional, namun pejabat setempat menyatakan bahwa proses pemulihan akan membutuhkan waktu lebih lama dan upaya koordinasi yang intensif. Pemerintah berjanji untuk terus menginformasikan publik mengenai perkembangan situasi dan upaya bantuan yang sedang berlangsung.
