Jakarta, Maret.id — Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah luar biasa guna menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kini melanda Kalimantan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan bahwa dampak dari Karhutla telah merambah berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi. Ia menambahkan bahwa situasi ini diperburuk oleh cuaca kering yang disebabkan fenomena El Nino, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
“Pada tahun 1997-1998, Indonesia juga mengalami fenomena El Nino yang menyebabkan kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan di Kalimantan. Ini bisa menjadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20, dan kita tidak boleh membiarkannya terulang,” tegas Alex kepada wartawan di Jakarta pada 21 Agustus 2026.
Kondisi Karhutla ini berimbas langsung pada kualitas udara di wilayah tersebut. Indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya mencapai angka 487 pada 19 Agustus 2026, yang masuk dalam kategori berbahaya.
Kabut asap yang tebal juga mengharuskan Dinas Pendidikan untuk menunda waktu masuk sekolah tingkat SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, serta mengalihkan pembelajaran PAUD ke jarak jauh. Jarak pandang di beberapa daerah bahkan menurun drastis hingga 1,4 kilometer.
Berdasarkan data dari BNPB pada 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas di Kalimantan. “Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi, dengan Kalimantan Tengah menjadi episentrum kebakaran. Penanganan Karhutla di Kalimantan harus segera menjadi prioritas nasional,” terang Alex.
Ia menekankan bahwa status tanggap darurat yang diperpanjang di beberapa daerah merupakan alasan kuat bagi pemerintah untuk menjadikan Karhutla sebagai fokus utama. Salah satunya adalah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) di Kalimantan Tengah, yang memperpanjang status tanggap darurat hingga 4 September 2026.
Di Kobar, Karhutla telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dan mencatat 189 kejadian dengan 461 titik panas. Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi wilayah yang paling parah terdampak.
“Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran terjadi antara September hingga November, dengan puncaknya di bulan Oktober. Ini merupakan warning bagi pemerintah untuk mengevaluasi total metode yang digunakan,” tegas Alex.
Ia juga berpendapat bahwa evaluasi kebijakan penanganan Karhutla harus meliputi penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan. Sistem peringatan dini berbasis satelit juga perlu tingkat akurasinya terus ditingkatkan.
Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan Karhutla dianggap sangat penting. Program Desa Peduli Api serta pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas agar efektivitasnya dapat tercapai.
“Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas,” imbuh Alex.
