Jakarta, Maret.id — Rencana pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan pembentukan Badan Usaha Khusus Migas (BUK Migas) diharapkan dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam pengelolaan sektor migas.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, menekankan pentingnya agar perubahan kelembagaan tidak hanya sekedar mengganti nama dan struktur. “Perubahan kelembagaan dapat menjadi langkah yang tepat jika benar-benar membuat pengelolaan migas lebih cepat, lebih kuat, dan lebih memberikan manfaat bagi negara,” tuturnya.
Sartono menegaskan bahwa keberhasilan BUK Migas harus diukur melalui pencapaian konkret. Ini mencakup peningkatan lifting, penambahan cadangan, percepatan eksplorasi, peningkatan investasi, serta optimalisasi penerimaan negara.
“Ukuran keberhasilan BUK Migas harus sangat konkret dan bisa dirasakan masyarakat: lifting meningkat, cadangan bertambah, eksplorasi semakin agresif, investasi masuk, dan penerimaan negara semakin optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara berbagai entitas. Pembagian peran antara Kementerian ESDM, BUK Migas, Pertamina, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus jelas untuk mencegah konflik kepentingan.
“Jangan sampai niat memperkuat negara justru menciptakan birokrasi baru atau membuat investor semakin tidak pasti,” ujarnya.
Sartono menegaskan bahwa reformasi kelembagaan migas harus diarahkan pada penguatan kedaulatan energi dan optimalisasi manfaat sektor migas bagi kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 2001 menunjukkan arah yang mengarah pada pembubaran SKK Migas, yang nantinya akan digantikan oleh BUK Migas, lembaga yang dirancang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
