Jakarta, Maret.id — Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pernyataan yang disampaikan pada Minggu, 17 Mei 2026, Hasanuddin menegaskan bahwa putusan MK merupakan ketetapan hukum yang bersifat final dan mengikat, menegaskan bahwa Jakarta masih berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Penegasan Status Jakarta sebagai Ibu Kota
“Putusan tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini Jakarta masih berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia sampai diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota ke IKN,” jelas Hasanuddin. Ia mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota harus dipandang sebagai keputusan politik negara yang lahir melalui proses konstitusional.
Hasanuddin menilai pentingnya meluruskan penafsiran keliru yang menyebut proyek IKN batal. “Putusan MK tidak boleh dimaknai sebagai pembatalan pemindahan Ibu Kota Negara, melainkan sebagai penegasan mengenai aspek waktu, tahapan, dan kesiapan pelaksanaannya,” tegasnya lebih lanjut.
Momen Pelaksanaan yang Tepat
Mantan aktivis mahasiswa tersebut menekankan bahwa saat ini, persoalan utama bukan hanya pada ada atau tidaknya pemindahan ibu kota, tetapi lebih pada momentum pelaksanaan. “Dengan kata lain, persoalan saat ini adalah soal tempus atau momentum pelaksanaan, bukan pembatalan arah kebijakan negara,” tambahnya.
Siaga 98 menilai Jakarta tetap sah sebagai ibu kota negara. Sementara itu, IKN direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru di masa yang akan datang, sesuai dengan kesiapan politik, hukum, infrastruktur, ekonomi, dan administrasi negara. Keberadaan Ibu Kota Negara tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertanyakan keabsahan keputusan-keputusan negara yang berlangsung saat ini.
Harapan untuk Penyikapan yang Bijak
Hasanuddin juga mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menyikapi putusan MK secara proporsional dan tidak memanfaatkan keputusan ini untuk kepentingan polarisasi politik. “Penting untuk mendorong pemerintah agar proses pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap, terukur, transparan, serta tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan keberlanjutan pembangunan nasional,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh elemen bangsa dapat menyikapi putusan MK dengan bijak. Hal ini diharapkan agar keputusan tersebut tidak dijadikan alat polarisasi politik atau propaganda yang menyesatkan publik. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pemindahan Ibu Kota Negara dapat berjalan sesuai harapan masyarakat dan kepentingan bangsa.
Siaga 98: Putusan MK Tidak Berarti Membatalkan IKN
Pada tanggal 24 Mei 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang banyak diperbincangkan, yaitu menolak gugatan yang diajukan oleh sekelompok pemohon yang mempersoalkan legitimasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Putusan ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan transformasi besar negara ini, yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, yang terletak di wilayah Kalimantan Timur.
Latar Belakang IKN
Pemindahan ibu kota ke IKN bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Sejak lama, Jakarta sudah menghadapi berbagai masalah yang kompleks, seperti kemacetan, polusi udara, dan risiko bencana alam. IKN diharapkan dapat menjadi solusi di tengah berbagai permasalahan tersebut dengan membangun sebuah kota yang lebih berkelanjutan dan terencana. Proyek ini juga bertujuan untuk meratakan pembangunan di Indonesia, serta mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke daerah-daerah lain.
Putusan MK dan Dampaknya
Dengan ditolakannya gugatan terhadap UU IKN oleh MK, masyarakat dan pemerintahan harus menyadari bahwa putusan ini tidak berarti menghilangkan berbagai tantangan yang masih harus dihadapi dalam proses pembangunan IKN. MK menegaskan bahwa pemindahan ibu kota adalah kebijakan strategis yang sah dan berlandaskan hukum. Namun, ini bukan akhir dari diskusi mengenai IKN.
Banyak pihak, termasuk sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil, mengingatkan bahwa meskipun keputusan ini memperkuat posisi pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN, banyak isu yang perlu diperhatikan. Contohnya, keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat, serta keadilan sosial dalam proyek pembangunan ini. Oleh karena itu, masyarakat sipil diharapkan tetap siaga dan berperan aktif dalam proses pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangan IKN.
Siaga 98: Mengawasi dan Mengadvokasi
Dalam konteks inilah gerakan “Siaga 98” muncul sebagai inisiatif untuk mengingatkan semua pihak akan pentingnya substansi di balik keputusan hukum. Ini bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga tentang mestinya pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Siaga 98 mengajak publik untuk tidak hanya berfokus pada aspek hukum, namun juga pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan IKN.
Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan IKN sebagai contoh bagaimana pembangunan yang baik bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan—mulai dari perencanaan hingga implementasi—sangatlah penting. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai bagian integral dalam memastikan bahwa semua aspek dan kebutuhan masyarakat diperhatikan.
Penutup
Putusan MA tentang IKN bisa dianggap sebagai tonggak penting bagi kelanjutan proyek ini, tetapi tantangan nyata justru baru saja dimulai. Siaga 98 mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap aktif dan kritis, menuntut transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan dalam setiap langkah pembangunan IKN. Dengan demikian, IKN bukan hanya menjadi ibu kota baru, tetapi juga simbol harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan.
