Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun mengkritisi sejumlah perubahan dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sorotan ini disampaikan oleh Usman Ependi dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun, pada Rabu (26/8/2026).
Salah satu perhatian utama adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp13,91 miliar, dari Rp296,81 miliar menjadi Rp310,72 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari Pemerintah Kota Madiun mengenai strategi peningkatan PAD agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan di tahun-tahun berikutnya tanpa bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat?” tegas Usman.
Selain itu, fraksi ini mencatat penurunan signifikan pada anggaran bantuan sosial, yang berkurang sekitar Rp10,83 miliar atau 45,16 persen, dari Rp23,97 miliar menjadi Rp13,15 miliar.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena bantuan sosial merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan kelompok masyarakat rentan. Mengapa demikian? Mohon penjelasannya,” imbuh Usman.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan alokasi belanja untuk infrastruktur. Anggaran untuk belanja jalan, jaringan, dan irigasi justru turun sekitar Rp8,97 miliar, meski total belanja modal meningkat.
“Hal ini perlu menjadi perhatian karena jalan, jaringan, dan irigasi adalah bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik. Mengapa demikian?” tanya Usman.
Selanjutnya, fraksi ini juga menyoroti lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang melonjak dari Rp2 miliar menjadi Rp13,52 miliar, mencapai kenaikan sekitar 576,18 persen.
“Apakah perubahan tersebut sudah sesuai dengan SAB dan prinsip-prinsip anggaran?” ujar Usman.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkot Madiun untuk memberikan penjelasan terkait data Desil masyarakat kurang mampu yang dianggap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Mereka menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan agar program pemerintah tepat sasaran.
Usman juga menyampaikan keprihatinan fraksinya terhadap dampak fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga BBM yang berpengaruh pada harga kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi.
Pemerintah diminta menjelaskan strategi untuk melindungi UMKM dan masyarakat menengah ke bawah di Kota Madiun.
Melalui pemandangan umum ini, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemkot Madiun untuk memberikan penjelasan mengenai perubahan anggaran sebelum melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
