Rupiah Melemah, Komisi XI DPR Mendorong BI Untuk Memberikan Penjelasan Komprehensif kepada Publik
Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, memberikan tanggapan mengenai penurunan nilai tukar rupiah yang kini menyentuh Rp17.670 per dolar AS. Dia mendesak Bank Indonesia (BI) untuk memberikan penjelasan yang mendalam kepada masyarakat terkait pernyataan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga.
Pertanyaan Publik Terkait Stabilitas Rupiah
Pernyataan Bank Indonesia mengenai kondisi rupiah menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan publik. Menurut Hanif, masyarakat ingin tahu lebih jelas mengenai faktor eksternal yang memengaruhi pasar keuangan global dan bagaimana persepsi pasar terhadap fundamental ekonomi domestik.
“Apakah stabilitas yang dimaksud adalah volatilitas yang terkendali meskipun terjadi penyesuaian pada level kurs? Penjelasan ini penting agar komunikasi kebijakan dapat lebih dipahami oleh masyarakat,” ucapnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Pentingnya Keterbukaan Komunikasi
Hanif menggarisbawahi pentingnya keterbukaan komunikasi dari otoritas moneter untuk menjaga kepercayaan publik dan pasar. Ia menekankan perlunya BI menjelaskan secara lebih rinci strategi stabilisasi yang sedang diterapkan.
“Kita perlu mendapatkan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah stabilisasi yang sedang ditempuh, efektivitasnya, dan seberapa jauh instrumen yang digunakan mampu meredam tekanan yang ada,” tegas Hanif.
Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal
Lebih jauh, Hanif mendorong BI untuk memaparkan posisi volatilitas rupiah dibandingkan dengan negara-negara serupa. Dia menyebut bahwa pendekatan kebijakan yang digunakan dalam merespons tekanan nilai tukar sangat penting.
“Jika ukuran stabilitas adalah volatilitas, penting untuk melihat posisi rupiah dibandingkan dengan negara-negara bersaing. Dengan cara ini, publik dapat memperoleh konteks yang lebih utuh mengenai kondisi kita saat ini dan respons kebijakan yang diambil,” imbuhnya.
Hanif juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
“Kita ingin memastikan bahwa koordinasi kebijakan berjalan solid. Stabilitas ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas moneter, tetapi membutuhkan sinergi yang kuat dengan kebijakan fiskal untuk menjaga kepercayaan pasar serta daya tahan ekonomi nasional,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah dan BI menyatakan bahwa pelemahan rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek dan faktor musiman, yang tidak dapat dikaitkan dengan melemahnya fundamental ekonomi domestik.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa saat ini pemerintah fokus pada pemeliharaan fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga.
“Nanti kita perbaiki pelemahan rupiah. Sekarang fondasi ekonominya bagus. Ini hanya masalah sentimen jangka pendek. Saya fokus menjaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu,” terang Purbaya di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Pendapat serupa disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang menjelaskan bahwa penguatan dolar AS terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu oleh faktor musiman.
“Penguatan dolar AS ini terjadi karena faktor permintaan, biasanya untuk kebutuhan jemaah haji, pembayaran dividen, dan pembayaran utang. Kondisi ini berbeda jauh dengan situasi ekonomi saat krisis 1997-1998,” pungkas Perry saat memberikan penjelasan di Gedung DPR RI.
