Wilayah Otonom Muslim Filipina Bangsamoro Gelar Pemilu Pertama, Waspada Gangguan Perdagangan!
Jakarta, Maret.id — Pemilih di Bangsamoro, wilayah otonom Muslim di selatan Filipina, mengikuti pemilihan legislatif pertama yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian damai 2014 antara pemerintah Manila dan kelompok pejuang Islam untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Pulau Mindanao.
Pemilu Legislatif Perdana di BARMM
Hampir 2,4 juta pemilih di Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) menyalurkan suaranya untuk memilih 80 anggota parlemen baru yang akan menggantikan anggota pemerintahan sementara yang menjabat sejak 2019.
Pemilu ini semula dijadwalkan pada 2022 namun ditunda beberapa kali karena pandemi Covid-19 dan faktor hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Filipina yang memutuskan pengeluaran satu provinsi dari wilayah otonom berdasarkan hasil referendum 2019.
Komposisi Parlemen dan Mekanisme Pemerintahan
Kursi di Parlemen Bangsamoro terdiri atas 40 kursi untuk partai politik, 32 kursi berdasarkan daerah pemilihan, serta delapan kursi yang diperuntukkan bagi perempuan, pemuda, dan kelompok sosial lain.
Anggota parlemen terpilih nantinya akan memilih pimpinan eksekutif wilayah atau Chief Minister yang akan memimpin pemerintahan BARMM dalam sistem parlementer khas wilayah tersebut.
Latar Belakang Konflik dan Upaya Perdamaian
Bangsamoro, yang berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa atau sekitar empat persen dari total penduduk Filipina, merupakan rumah bagi komunitas Moro yang telah lama memperjuangkan hak otonomi.
Perlawanan bersenjata oleh kelompok etnis Moro bermula pada akhir 1960-an dengan terbentuknya Moro National Liberation Front (MNLF) dan kemudian Brotherhood breakaway yang menjadi Moro Islamic Liberation Front (MILF) pada dekade 1970-an.
MILF dan pemerintah pusat menandatangani kesepakatan perdamaian pada 2014, yang menjadi dasar pembentukan BARMM dan proses politik bagi bekas pejuang.
Sampai penandatanganan perjanjian itu, konflik di wilayah Mindanao diperkirakan telah menewaskan hingga 150.000 orang dari kalangan kombatan dan warga sipil menurut catatan pemerintahan sebelumnya.
Persaingan Politik dan Agenda Rekonsiliasi
MILF berpartisipasi dalam pemilu melalui partai politik Partai Keadilan Bangsamoro Bersatu (UBJP) yang berharap dapat menjaga implementasi kesepakatan damai, termasuk proses pelucutan senjata dan reintegrasi pejuang.
UBJP menghadapi kompetisi dari Partai Federal Bangsamoro (BFP), yang dianggap dekat dengan partai Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan mendukung gagasan federalisme di tingkat nasional.
Beberapa tokoh bekas militan, termasuk Abdulraof Macacua yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara Bangsamoro, memilih bergabung dengan BFP untuk berpartisipasi dalam politik formal.
Pertarungan elektoral juga mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara stabilitas politik, jaminan keamanan, dan kebutuhan pembangunan ekonomi di kawasan yang lama tertimpa konflik.
Pengawasan Internasional dan Proyeksi Hasil
Pemerintah pusat Filipina menginformasikan adanya 108 pemantau pemilu dari 16 organisasi dan delegasi internasional yang hadir untuk mengawasi jalannya pemungutan suara, termasuk delegasi dari Jepang.
Hasil sementara dan final diperkirakan dapat diumumkan beberapa hari setelah pemungutan suara, dengan perhatian tinggi terhadap legitimasi proses dan penerimaan hasil oleh seluruh pihak di BARMM.
