Jakarta, Maret.id — Seorang perempuan tua dari Kecamatan Silo tampak menerobos kerumunan di halaman Gedung DPRD Jember pada pukul menjelang sore, Jumat (18/9/2026). Ia menghampiri Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, dan langsung memeluknya dengan penuh emosional.
Perempuan tersebut terlihat sangat gelisah dan bahkan menangis, meruntuhkan diri dalam pelukan politikus yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Jember. “Kami hanya orang miskin, tolong kami,” teriaknya mengekspresikan harapannya di hadapan para pengunjuk rasa lain.
Kedatangan warga Silo dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember itu memiliki satu tuntutan: meminta agar rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan atau Yon TP di kawasan Silo dibatalkan. Widarto memberikan respon dengan semangat, “Tetap semangat dan terus berjuang,” sambungnya.
Warga kemudian beranjak menuju kantor Pemerintah Kabupaten Jember untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Bupati. Bagi masyarakat Silo, isu ini berkaitan dengan penghidupan mereka yang tergantung pada lahan yang mereka kelola. Persoalan hak kelola lahan telah menjadi tema utama dalam perdebatan publik sebelumnya.
DPRD Jember sebelumnya mengadakan rapat dengar pendapat pada Juni 2026, melibatkan semua pihak terkait seperti mahasiswa, TNI, Perhutani, dan pemerintah daerah. “Kami DPRD Jember masih memegang teguh keputusan di rapat itu, bahwa seluruh pihak tidak boleh mengotak-atik lahan sebelum ada keputusan dari kementerian,” tegas Widarto.
Keputusan ini menjadi semakin penting seiring dengan kericuhan yang terjadi sebelumnya di kawasan Silo, ketika sejumlah anggota militer bersama warga lainnya menancapkan patok kayu sebagai tanda lokasi pembangunan Yon TP. Patok ini simbolis, menandakan bahwa perdebatan yang terjadi di ruang rapat sudah mulai menyentuh tanah yang mereka garap.
Dalam forum yang sama, pihak TNI menegaskan bahwa rencana pembangunan Yon TP di Silo tidak terkait dengan aktivitas pertambangan. TNI juga mengingatkan perlunya kehati-hatian untuk menghindari potensi konflik sosial di masyarakat. Namun, warga masih bertanya-tanya mengenai nasib lahan dan kehidupan mereka jika pembangunan benar-benar dilakukan.
Warga Silo, bersama PMII, mendesak DPRD untuk mempertanggungjawabkan kesepakatan yang telah dibuat dalam rapat dengar pendapat. Mereka juga meminta kepada Ketua Komisi A dan Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, untuk menandatangani pakta integritas.
Akhirnya, tuntutan mereka mendapatkan momentum ketika seorang perempuan tua memperlihatkan keresahan yang mendalam dalam pelukan Widarto. Ia tidak membawa dokumen atau berpidato panjang, hanya mengulangi satu kalimat: “Kami hanya orang miskin, tolong kami.”
Setelah menyampaikan aspirasi tersebut, warga Silo melanjutkan perjalanan mereka ke kantor pemerintah kabupaten dengan membawa pertanyaan dan tuntutan yang belum terjawab.
