Jakarta, Maret.id — Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menyampaikan visi Indonesia terkait perubahan iklim dalam pertemuan “Interactive Leaders Dialogue” yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Rabu, 23 September 2026.
Di hadapan para pemimpin global, Jumhur menegaskan bahwa Indonesia sedang menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi lintas sektor. “Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata,” ujar Jumhur.
Indonesia berencana mencapai net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC). Agenda ini akan dijalankan bersamaan dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan masyarakat. “Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama,” imbuh Jumhur.
Pengurangan emisi akan dilakukan melalui sejumlah inisiatif, termasuk pengelolaan limbah, dekarbonisasi industri, dan pengembangan energi terbarukan. Di bidang energi, penerapan B50 bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, sementara kendaraan listrik diupayakan untuk mendukung industri rendah karbon.
Jumhur juga menekankan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon harus menguntungkan masyarakat. “Dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat,” tegas Jumhur.
Indonesia turut mengangkat isu pembiayaan iklim dalam rangkaian Solution Dialogues, yang membahas pengurangan emisi metana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pembiayaan tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan NDC dan National Adaptation Plan (NAP).
Pengurangan emisi metana menjadi prioritas karena gas ini menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia pada tahun 2022. Upaya perbaikan dalam pengelolaan sampah dan air limbah diharapkan mampu meningkatkan kualitas udara dan layanan publik.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga mengedepankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim. Kenaikan muka laut diantisipasi dengan pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, bersamaan dengan perlindungan ekosistem pesisir.
Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam bidang pembiayaan iklim dan peningkatan kapasitas negara berkembang. Keterlibatan dalam Leaders Dialogue dan Solution Dialogues menjadi bagian dari upaya ini untuk mengoptimalkan kebijakan terkait energi, industri, dan lingkungan.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” kata Jumhur. Melalui forum PBB ini, Indonesia menunjukkan bahwa agenda perubahan iklim bisa sejalan dengan pembangunan nasional. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, komitmen terhadap lingkungan secara serius diarahkan untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
