Jakarta, Maret.id — Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Anas Karno menegaskan pentingnya sinergi antara layanan fisik dan digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di Balai RW harus berjalan beriringan dengan layanan online yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
“Semua upaya pemberian layanan terbaik kepada masyarakat harus dilakukan,” ujar Anas, Jumat (25/9/2026). Ia menyatakan bahwa Balai RW merupakan titik pelayanan pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Hal ini memudahkan ASN untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di tingkat kampung.
“RW adalah pemberi layanan dalam struktur birokrasi yang paling dekat dengan warga. Dengan ngantor di Balai RW, artinya ada optimalisasi layanan,” tuturnya. Anas menilai kehadiran ASN secara fisik tidak mengesampingkan pelayanan digital, melainkan keduanya dapat saling melengkapi.
Layanan online, menurutnya, menjadi saluran awal bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan atau pengaduan. Di sisi lain, kehadiran ASN di Balai RW memungkinkan pemerintah melakukan pengecekan kondisi secara langsung, terutama untuk masalah yang memerlukan penanganan di lapangan.
“Polanya penting untuk persoalan yang tidak selalu bisa diselesaikan dengan administrasi atau layanan daring,” imbuhnya. Masalah seperti kemiskinan dan stunting, menurut Anas, memerlukan pemetaan kondisi warga secara langsung.
Kebijakan berkantornya ASN di Balai RW bertujuan untuk memperkuat pelayanan di tingkat akar rumput. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengarahkan perangkat daerah untuk aktif dari Balai RW, tidak hanya menunggu warga datang untuk mengurus administrasi.
Eri juga menginstruksikan ASN untuk melakukan verifikasi kondisi warga, termasuk dalam penanganan data penerima bantuan sosial. Pemkot Surabaya menekankan pentingnya melihat kondisi faktual di lapangan.
Anas meyakini bahwa pola pelayanan ini dapat memperkuat fungsi Balai RW sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. “Semua upaya pemberian layanan terbaik kepada masyarakat harus dilakukan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses. Namun, tidak semua permasalahan warga dapat diagregasi hanya melalui data atau pengajuan daring.
Kehadiran fisik pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diterima melalui sistem digital sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan menggabungkan layanan online dan pelayanan langsung di Balai RW, Anas berharap Pemkot Surabaya mampu membangun pola pelayanan yang lebih responsif.
Pemerintah tidak hanya hadir ketika ada warga yang datang, tetapi juga harus aktif menemukan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat di tingkat lingkungan. “Layanan online tetap jalan dan kehadiran fisik di Balai RW juga jalan,” pungkas Anas.
