Pusat Dukungan Diplomatik Kedubes AS Diambil Alih, Memanas Ketegangan Keamanan Regional!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Irak pada Kamis, 24 September 2026, secara resmi menandatangani kesepakatan untuk mengambil alih pusat dukungan diplomatik milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Bandar Udara Internasional Baghdad, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri Irak.
Proses penandatanganan berlangsung di kantor pusat Kementerian Luar Negeri dan merupakan bagian dari rangkaian langkah yang menandai perubahan status kehadiran asing dan aktivitas diplomatik di wilayah ibu kota Baghdad.
Penandatanganan dan pihak yang terlibat
Dokumen penyerahan fasilitas itu ditandatangani oleh Wakil Menteri Luar Negeri Irak Mohammed Hussein Bahr al-Uloom dan Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS di Irak Steven Fagin.
Kementerian menyatakan bahwa penandatanganan tersebut menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk memastikan transisi administratif berjalan tertib dan terkoordinasi.
Transisi kedaulatan dan jadwal penarikan
Menurut pernyataan resmi, pengalihan fasilitas ini merupakan bagian dari prosedur akhir terkait berakhirnya misi koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat di Irak, dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada 30 September 2026.
Pemerintah Irak menegaskan bahwa penyelesaian proses tersebut akan mengawali fase baru di mana Baghdad berupaya memperkuat kedaulatannya dan mengelola keamanan serta urusan administratif atas fasilitas yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing.
Rencana kerja sama dan fokus sektor
Pejabat Irak menekankan bahwa langkah pengambilalihan ini dimaksudkan untuk mentransisikan hubungan bilateral ke fase kemitraan baru, khususnya di bidang ekonomi, pembangunan, dan energi.
Kementerian Luar Negeri menambahkan bahwa dialog teknis dengan pihak AS akan terus berlangsung untuk memastikan pelayanan diplomatik dan konsuler tetap berjalan tanpa gangguan signifikan selama proses alih kelola.
Isu keamanan dan insiden sebelumnya
Fasilitas dukungan di area bandara tersebut dilaporkan berulang kali menjadi sasaran serangan drone dan roket sepanjang tahun ini, setelah serangkaian ketegangan regional yang meningkat di kawasan.
Kementerian menyebutkan bahwa serangan-serangan itu terkait dengan dinamika konflik yang memburuk setelah insiden serangan gabungan Israel-AS terhadap fasilitas di Iran pada 28 Februari serta serangkaian aksi balasan yang melibatkan berbagai aset militer di wilayah tersebut.
Langkah pengambilalihan ini dinilai oleh pemerintah Irak sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan administratif pada pihak asing dan memperkuat mekanisme pengamanan fasilitas-fasilitas strategis di dalam negeri.
Sumber kementerian menegaskan bahwa inventarisasi, pemeliharaan, dan pengaturan personel akan dilakukan secara bertahap dan diawasi langsung oleh otoritas nasional guna memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan diplomasi internasional.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa penyelesaian penarikan pasukan asing dan alih kelola fasilitas bukanlah akhir dari kerja sama bilateral dengan AS, melainkan titik awal untuk merumuskan kerangka kemitraan yang lebih seimbang dan berbasis kepentingan nasional Irak.
Kementerian menutup pernyataan dengan menyampaikan bahwa langkah-langkah lanjutan akan diumumkan sesuai perkembangan implementasi teknis dan keamanan di lapangan.
