Jakarta, Maret.id — Musyawarah Nasional (Munas) X Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang diadakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Selasa, 29 September 2026, terlibat dalam kontroversi signifikan. Gelombang penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum DPP AMPI periode 2022-2026, Jerry Sambuaga, mencuat di tengah forum.
Sebagian besar pengurus DPD I AMPI dari seluruh Indonesia menolak LPJ tersebut. Kritikan memuncak dalam sesi Pandangan Umum Daerah yang dihadiri oleh delegasi dari 30 DPD I AMPI aktif serta 8 DPD I dalam proses pembentukan.
Perwakilan DPD I AMPI Sulawesi Selatan mengemukakan kritik tajam terhadap kepemimpinan Jerry. Mereka menilai bahwa kepemimpinan saat ini telah merusak tatanan organisasi. “DPP lebih sibuk memoles citra internasional daripada membenahi basis kader di tanah air,” tegas perwakilan DPD I AMPI Sulsel.
Sikap serupa juga disampaikan oleh Ketua DPD I AMPI Nusa Tenggara Barat, Rino Rinaldi. Ia menolak LPJ kepengurusan Jerry Sambuaga karena dianggap mengabaikan eksistensi kader daerah. “Dalam paparan pertanggungjawaban, nama NTB dan agenda konsolidasi organisasi di daerah kami tidak tercantum sama sekali,” kata Rinaldi.
Sementara itu, DPD I AMPI Aceh menyoroti permasalahan manajerial internal DPP AMPI. Mereka mencatat pergantian Sekretaris Jenderal yang terjadi sebanyak empat kali dalam satu periode hingga absennya Bendahara Umum, Kevin Tandra, di forum tersebut.
Meski mayoritas DPD I menolak LPJ itu secara total, DPD I AMPI Aceh mengajukan penerimaan bersyarat yang ketat. Mereka menyatakan, LPJ hanya dapat diterima jika Jerry Sambuaga mengakui kegagalannya dan meminta maaf secara terbuka di hadapan seluruh peserta Munas. “Kami meminta agar LPJ ini hanya bisa diterima dengan syarat mutlak,” tegas perwakilan DPD I AMPI Aceh, “Jerry Sambuaga harus meminta maaf secara terbuka kepada semua peserta.”
