Sejumlah Negara Afrika Deklarasikan Pengelolaan Laut Merah hingga Hak Air Memanas Perdagangan!
Jakarta, Maret.id — Para pemimpin Mesir, Sudan, Eritrea, dan Somalia mengeluarkan Deklarasi Bersama El Alamein yang menegaskan kedaulatan negara, tata kelola Laut Merah, dan hak atas air sebagai prioritas utama bagi stabilitas regional. Deklarasi ini dibuat seusai pertemuan puncak kuadrilateral di New Alamein, Mesir, yang menegaskan komitmen negara-negara pesisir untuk mematuhi hukum internasional sebagai landasan kerja sama regional.
Isi utama Deklarasi El Alamein
Dalam teks deklarasi, para pemimpin menolak setiap bentuk campur tangan eksternal dalam urusan internal negara-negara kawasan dengan dalih apapun. Pernyataan itu juga menyerukan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional sebagai prasyarat bagi hubungan antarnegara yang stabil.
KTT di New Alamein dihadiri oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud, serta Abdel Fattah al-Burhan selaku Ketua Dewan Kedaulatan Transisional Sudan. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kerja sama politik, ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan antara keempat negara.
Pendekatan terhadap isu Sudan dan integritas wilayah
Para pemimpin secara tegas menyatakan dukungan terhadap persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayah Sudan serta keberlangsungan lembaga-lembaga nasionalnya. Mereka juga menolak pembentukan entitas paralel yang dinilai dapat mengancam stabilitas dan proses politik di Sudan.
Deklarasi menyoroti pentingnya solusi yang menegakkan otoritas nasional dan menentang segala upaya yang berpotensi memecah belah atau melemahkan struktur negara. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bersama atas potensi eskalasi konflik internal yang dapat berdampak di tingkat kawasan.
Tata kelola Laut Merah sebagai tanggung jawab negara pesisir
Salah satu poin kunci deklarasi adalah penegasan bahwa tata kelola Laut Merah merupakan tanggung jawab eksklusif negara-negara pesisir di kawasan tersebut. Pernyataan ini muncul seiring meningkatnya upaya koordinasi Mesir dengan negara-negara Tanduk Afrika untuk memperkuat keamanan dan stabilitas maritim.
Para pemimpin juga menolak segala bentuk pengakuan atau dukungan terhadap klaim kemerdekaan wilayah yang tidak disepakati, termasuk penolakan terhadap pengakuan terhadap apa yang disebut “Somaliland”. Sikap ini dimaksudkan untuk menjaga kesatuan kedaulatan dan mencegah preseden yang dapat memperumit peta politik regional.
Hak atas air dan prinsip penggunaan sumber daya lintas batas
Deklarasi menekankan pentingnya menghormati hukum internasional yang mengatur sungai lintas batas, khususnya Sungai Nil, dengan menegaskan prinsip “tidak menyebabkan kerugian” bagi negara hilir. Negara-negara peserta menyerukan kewajiban untuk bekerja sama melalui mekanisme pemberitahuan sebelumnya, konsultasi, dan pencapaian konsensus dalam setiap proyek atau tindakan yang mempengaruhi aliran air antarnegara.
Pernyataan yang tegas menolak tindakan sepihak yang dapat merugikan penggunaan air oleh negara hilir memperlihatkan kekhawatiran yang mendalam terhadap potensi dampak pembangunan infrastruktur atau pengelolaan sumber daya air tanpa koordinasi. Hal ini menjadi fokus utama mengingat ketergantungan beberapa negara di kawasan terhadap sumber air lintas batas untuk pertanian, energi, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Implikasi bagi stabilitas dan diplomasi regional
Deklarasi Bersama El Alamein dipandang sebagai upaya kolektif untuk memperkuat mekanisme regional dalam menghadapi tantangan keamanan, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Langkah ini juga membuka ruang bagi peningkatan dialog dan koordinasi yang dapat meredam intervensi eksternal dan meminimalkan potensi konflik di sekitar Laut Merah dan wilayah sekitarnya.
Para pengamat menilai bahwa keberhasilan implementasi poin-poin deklarasi akan bergantung pada tindak lanjut yang konkret, termasuk pembentukan mekanisme teknis untuk konsultasi air lintas batas dan penguatan kapasitas maritim negara-negara pesisir. Jika dijalankan konsisten, deklarasi ini berpotensi menjadi pijakan penting bagi stabilitas jangka panjang di kawasan Horn of Africa dan sepanjang koridor Laut Merah.
