Indonesia Dorong APEC Perkuat Ketahanan Energi dan Pangan, Waspada Gangguan Pasokan Global!
Jakarta, Maret.id — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir mendorong penguatan kerja sama negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk menghadapi ketidakpastian global yang berkelanjutan.
Pertemuan APEC Ministerial Meeting (AMM) ke-37 digelar secara daring pada 3 Oktober 2026 dengan tema Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together, dan menjadi partisipasi perdana Arrmanatha sebagai Menlu RI.
Fokus pada Ketahanan Energi dan Pangan
Arrmanatha menekankan bahwa ketahanan nasional masing-masing negara merupakan fondasi bagi ketahanan kawasan dan global.
Menurutnya, penguatan kerja sama di sektor energi dan pangan merupakan langkah prioritas untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan Asia Pasifik.
Indonesia, kata Arrmanatha, mendorong strategi bersama yang bersifat inklusif dan berkelanjutan agar setiap negara anggota mampu merespons gangguan pasokan dan fluktuasi harga komoditas.
Kebijakan tersebut dinilai penting demi mengurangi kerentanan rantai pasok serta menjamin ketersediaan bahan pangan dan energi bagi masyarakat.
Konektivitas Digital dan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan
Selain energi dan pangan, Menlu juga menyoroti urgensi memperkuat konektivitas digital di kawasan guna memperluas pertukaran pengetahuan dan peluang kerja sama.
Arrmanatha menyebut perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dapat menjadi jembatan untuk mempercepat transfer ide, inovasi, dan kapasitas human capital.
Untuk itu, Indonesia mendorong peningkatan investasi pada keterampilan digital atau digital skills sehingga masyarakat dan tenaga kerja dapat memanfaatkan teknologi secara produktif.
Arrmanatha menegaskan bahwa penggunaan AI harus diimbangi pengaturan yang memperhatikan aspek keamanan, etika, serta kepentingan dan kesejahteraan manusia.
Perdagangan Multilateral dan Reformasi WTO
Di bidang perdagangan, Indonesia mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai institusi utama.
Arrmanatha menilai reformasi WTO perlu dilakukan secara bermakna dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh negara anggota, termasuk negara berkembang.
Melalui APEC, kata Menlu, negara-negara anggota dapat merumuskan langkah-langkah konkret yang mendukung integrasi ekonomi dan memperbaiki tata kelola perdagangan global.
Dorongan tersebut ditujukan untuk memastikan sistem perdagangan global lebih tahan terhadap gejolak dan menghasilkan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.
Peran Indonesia dalam Forum APEC
Arrmanatha menegaskan bahwa APEC harus berperan sebagai inkubator gagasan yang menghasilkan kebijakan dan kerja sama yang berdampak nyata bagi warga di seluruh wilayah Asia Pasifik.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menempatkan kerja sama regional sebagai instrumen penting untuk menghadapi kompleksitas alur ekonomi global.
Kehadiran Menlu dan delegasi Indonesia dalam AMM ke-37 juga diikuti penyampaian pernyataan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada sesi kedua yang membahas integrasi ekonomi untuk pertumbuhan baru kawasan.
AMM ke-37 diselenggarakan oleh China sebagai tuan rumah dan menjadi forum persiapan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang dijadwalkan berlangsung pada 18-19 November 2026 di Shenzhen, China.
Pertemuan AMM tersebut dihadiri oleh 21 ekonomi anggota APEC serta perwakilan dari tiga lembaga internasional, dan membahas sejumlah agenda utama yang akan dibawa ke tingkat kepala negara.
Indonesia, yang menjadi anggota APEC sejak 1989, kembali menegaskan komitmennya untuk aktif memajukan kerja sama ekonomi serta pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.
