Pemerintah Lanjutkan WFH Dua Bulan, Tekan Konsumsi Perkantoran dan Transportasi!
Jakarta, Maret.id — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai langkah mitigasi terhadap ketidakpastian global.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan mekanisme ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Perpanjangan Kebijakan WFH
Airlangga menjelaskan perpanjangan WFH diterapkan karena situasi global dinilai belum aman dan masih bergejolak.
Kebijakan ini ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian langkah yang mempertimbangkan faktor risiko eksternal, termasuk kondisi konflik yang menurutnya “belum berakhir”.
Insentif untuk Menggerakkan Ekonomi Kuartal II
Selain kebijakan pengaturan kerja, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini.
Airlangga menyatakan bahwa paket kebijakan dan insentif tersebut dirancang agar dapat meningkatkan aktivitas ekonomi meskipun tekanan global masih berlanjut.
Implementasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)
Pemerintah, menurut Airlangga, tengah menyiapkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor yang akan berlaku mulai 1 Juni 2026 dan mencakup pelaksanaan ekspor CPO, batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Dalam pelaporannya kepada Presiden, ia menegaskan bahwa berbagai instrumen regulasi dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan akan disiapkan dan diselesaikan sebelum tenggat 1 Juni.
Koordinasi antar-institusi menjadi sorotan karena pelaksanaan kebijakan DHE berimplikasi pada tata kelola valuta asing dan kepatuhan pelaku usaha ekspor.
Penyusunan regulasi terkait diharapkan dapat meminimalkan ketidakpastian bagi eksportir sekaligus memastikan arus devisa nasional tercatat sesuai ketentuan.
Perpanjangan WFH juga dipandang sebagai pendekatan kehati-hatian untuk menjaga kontinuitas layanan pemerintahan dan melindungi produktivitas saat ancaman eksternal masih tinggi.
Pemerintah menilai bahwa kombinasi kebijakan kesehatan kerja dan kebijakan ekonomi diperlukan agar tekanan eksternal tidak berimbas pada stabilitas makro dan kepercayaan pelaku usaha.
Penyiapan insentif fiskal dan administratif untuk kuartal II akan menjadi bagian dari upaya pemerintah menstimulasi permintaan domestik dan menjaga momentum pemulihan.
Detail teknis insentif tersebut akan dikomunikasikan lebih lanjut setelah regulasi pendukung selesai dirumuskan oleh kementerian terkait.
Peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai saluran ekspor komoditas strategis akan menjadi aspek penting dalam implementasi DHE, khususnya untuk komoditas seperti CPO, batu bara, dan ferro alloy.
Penetapan mekanisme ekspor melalui entitas tertentu dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan devisa dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Airlangga menegaskan bahwa penyelesaian instrumen regulasi dari Permendag, BI, dan Kementerian Keuangan merupakan prioritas teknis yang harus rampung sebelum kebijakan diberlakukan.
Tahapan regulasi ini meliputi aturan operasional, mekanisme pelaporan devisa hasil ekspor, dan ketentuan pelaksanaan untuk pelaku usaha terkait.
Pernyataan pemerintah datang di tengah dinamika geopolitik dan pasar komoditas global yang mempengaruhi harga serta permintaan ekspor Indonesia.
Kebijakan yang diambil bertujuan menciptakan kepastian bagi eksportir sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar melalui pengelolaan devisa yang lebih terkoordinasi.
Pemerintah diperkirakan akan terus memantau respons pasar dan efektivitas kebijakan insentif serta pelaksanaan DHE setelah 1 Juni 2026.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan adaptif terhadap perkembangan kondisi global.
