Jakarta, Maret.id — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan aturan baru untuk memberikan insentif bagi pengembangan migas nonkonvensional (MNK) dalam rangka menggenjot produksi minyak dan gas bumi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan rincian inisiatif tersebut saat ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026) malam.
Revisi Regulasi dan Rencana Kepmen
Laode menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sudah membahas rencana pemberian insentif untuk percepatan pengembangan MNK yang ditargetkan tuntas tahun ini dan akan berbentuk keputusan menteri (kepmen). Ia menegaskan bahwa meskipun saat ini pemerintah sudah memiliki kepmen yang mengatur soal pengembangan MNK, terdapat sejumlah ketentuan yang perlu direvisi untuk memperkuat dukungan kebijakan.
“Kami coba revisi beberapa peraturan yang memungkinkan untuk kami bisa percepat (pengembangan MNK),” ujar Laode pada kesempatan tersebut. Ia menambahkan bahwa revisi itu diarahkan untuk memberikan kepastian dan insentif yang lebih jelas bagi pelaku usaha di tahap awal pengembangan.
Kolaborasi dengan Pertamina
Kementerian ESDM, menurut Laode, telah menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang akan memimpin pengembangan MNK di Indonesia. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dukungan teknis dan kebijakan yang diperlukan agar Pertamina dapat melakukan eksplorasi dan pengembangan secara lebih intensif.
“Kita baru mulai (mengembangkan MNK), dan Pertamina butuh dukungan di awal-awal,” ujar Laode, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan insentif dan kemudahan yang diperlukan. Pendekatan ini diharapkan mempercepat realisasi investasi dan pembangunan sumur-sumur nonkonvensional pada tahap-tahap awal.
Pelajaran dari Amerika Serikat dan Strategi Produksi
Laode menyoroti kemampuan Amerika Serikat yang mampu mempertahankan produksi minyak dalam jangka panjang dan pada volume besar berkat pengembangan migas nonkonvensional sejak lama. “Memang migas nonkonvensional ini andalan kita ke depan. Kita lihat produksi terbesar mereka (Amerika Serikat) kan karena migas nonkonvensional. Kami juga mau itu,” ujar Laode menggarisbawahi ambisi Indonesia meniru jejak keberhasilan AS dalam memanfaatkan MNK.
Pola pengembangan yang ditunjukkan oleh wilayah seperti Permian Basin menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk membangun ekosistem investasi, layanan teknis, dan infrastruktur penunjang yang memadai. Pendekatan tersebut melibatkan kombinasi insentif fiskal, aturan perizinan yang jelas, dan percepatan penerapan teknologi untuk mengoptimalkan produksi MNK.
Estimasi Potensi dan Tantangan Fiskal
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya mencapai 11,3 miliar barel minyak di tempat (BBO) untuk pengembangan Migas Non-Konvensional (MNK). Oki melihat temuan potensi tersebut sebagai angin segar di tengah berakhirnya era “easy energy” yang menandai semakin terbatasnya akses sumber daya migas konvensional.
Menurut Oki, pekerjaan rumah utama adalah bagaimana pemerintah menghadirkan regulasi dan kebijakan fiskal yang kompetitif untuk mendukung pengembangan sumur migas nonkonvensional. Kebijakan fiskal dan regulasi yang menarik dianggap krusial untuk memicu investasi besar dari mitra domestik maupun internasional.
Setelah kebijakan dirumuskan, Oki menyatakan niat Pertamina untuk mengundang mitra-mitra dan perusahaan lain guna membangun ekosistem serupa dengan yang dimiliki oleh Permian Basin di Amerika Serikat. Upaya ini akan mencakup kolaborasi teknologi, pendalaman industri jasa migas lokal, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung operasi skala besar.
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi
Oki menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting agar Indonesia siap dalam mengelola proyek-proyek MNK secara komprehensif. Pertamina, menurut pernyataannya, akan menaruh perhatian pada program pelatihan, transfer teknologi, dan pembentukan kapasitas teknis agar tenaga kerja nasional mampu mengambil peran sentral dalam rantai nilai MNK.
Implementasi teknis MNK juga menuntut adopsi teknologi tinggi dan praktik operasional yang efisien, sehingga kolaborasi antara pemerintah, perusahaan negara, dan mitra swasta menjadi krusial. Penggabungan kebijakan fiskal yang kompetitif, dukungan regulasi, investasi infrastruktur, dan penguatan SDM diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pengembangan migas nonkonvensional yang berkelanjutan di Indonesia.
