Jakarta, Maret.id — Pemerintah resmi membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara baru yang diberikan mandat khusus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menengahi proses ekspor sejumlah komoditas strategis. Pembentukan perusahaan ini merupakan langkah kebijakan yang diarahkan untuk memperketat tata kelola dan mekanisme perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional.
Struktur dan Tugas Perusahaan
PT DSI diberi tugas sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas strategis, termasuk minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy). Penugasan ini menempatkan DSI dalam posisi pengendali proses ekspor yang bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik perdagangan yang wajar.
Skema Operasional Dua Tahap
Menurut keterangan Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas, DSI akan dijalankan dalam dua tahap operasional. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026 di mana DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli untuk berbagai komoditas yang akan diekspor.
Tahap kedua akan dimulai pada Januari 2027 ketika DSI bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung dari eksportir. Dalam fase ini DSI akan memegang barang, menanggung risiko jual beli, dan kemudian menjual barang tersebut ke pasar internasional sesuai strategi perdagangan yang telah ditetapkan.
Pengelolaan Devisa dan Mekanisme Transaksi
Pendapatan dari penjualan komoditas oleh DSI akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara tempat transaksi dilakukan, dengan tetap mengikuti praktik terbaik dalam perdagangan internasional. “Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia,” ujar Rohan Hafas menjelaskan mekanisme repatriasi hasil transaksi.
Pengelolaan pembayaran dalam mata uang asing dan repatriasi devisa menjadi elemen strategis untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari ekspor sumber daya alam dapat direalisasikan secara nasional. Model ini dirancang untuk memperkuat kontrol atas aliran devisa dan meningkatkan transparansi dalam pencatatan perdagangan lintas batas.
Motivasi Kebijakan dan Upaya Pencegahan Praktik Ilegal
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penerbitan peraturan pemerintah yang mendasari pembentukan DSI bertujuan mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal dalam tata kelola ekspor sumber daya alam. Upaya ini difokuskan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku yang melakukan praktik seperti kurang bayar (under-invoicing) dan pemindahan harga (transfer pricing).
Selain itu, kebijakan ini bertujuan mencegah pelarian devisa hasil ekspor dengan memperkuat mekanisme pengawasan transaksi dan aliran finansial terkait ekspor. Dengan penempatan perusahaan negara sebagai pihak yang terlibat langsung dalam rantai pasokan ekspor, pemerintah berharap dapat menurunkan risiko penyimpangan nilai dan aliran devisa yang tidak terlaporkan.
Dampak terhadap Stakeholder dan Pasar
Peran DSI sebagai perantara awal dan kemudian sebagai trader langsung diperkirakan akan mempengaruhi pola hubungan antara eksportir domestik dan pembeli internasional. Eksportir akan bertransaksi dengan entitas negara yang menanggung risiko perdagangan sehingga eksposur terhadap volatilitas pasar internasional dikelola secara kolektif.
Di sisi lain, pelaku pasar internasional akan berinteraksi dengan entitas korporasi negara yang menerapkan standar perdagangan tertentu, sehingga negosiasi harga dan mekanisme pembayaran diperkirakan menyesuaikan dengan kebijakan repatriasi dan kepatuhan yang ditetapkan pemerintah. Dampak lebih luas terhadap harga komoditas, arus perdagangan, dan pendapatan devisa akan bergantung pada pelaksanaan operasional DSI secara detail dan pengaturan penerapan peraturan pelengkap.
Pemerintah dan manajemen DSI perlu memastikan bahwa implementasi model ini berjalan dengan transparan dan mengikuti praktik tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan mitra dagang internasional. Kelanjutan kebijakan ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya reformasi pengelolaan sumber daya alam serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekspor.
