Jakarta, Maret.id — Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan keyakinannya bahwa setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran idealnya akan diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi internasional. Pernyataan tersebut disampaikan Wang Yi saat berbicara di Markas Besar PBB dan mencerminkan peran diplomatik Beijing dalam upaya menengahi konflik di kawasan Timur Tengah.
Respons Amerika Serikat dan Ekspektasi Diplomatik
Pejabat-pejabat Amerika Serikat dilaporkan menyambut perkembangan menuju perjanjian damai dengan sikap optimistis namun berhati-hati. Mereka menekankan perlunya mekanisme verifikasi dan dukungan internasional untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan secara berkelanjutan.
Harapan Beijing untuk Gencatan Senjata
Wang Yi menegaskan harapan Beijing agar semua pihak terus berkomitmen pada proses yang mendorong gencatan senjata dan mencari titik tengah. Ia menilai bahwa dialog yang berkelanjutan dan kompromi politik adalah kunci agar perdamaian dapat kembali ke kawasan dalam waktu sesingkat mungkin.
Peran DK PBB dan Legitimasi Internasional
Menurut Wang Yi, ketika kesepakatan tercapai, DK PBB sebaiknya diberi peran untuk memberikan dukungan sehingga keputusan tersebut memiliki legitimasi dan kewenangan internasional. Beijing menilai keterlibatan badan yang bertanggung jawab menjamin perdamaian dan keamanan internasional itu penting bagi stabilitas jangka panjang.
China dijadwalkan memimpin DK PBB pada Mei 2026 dan Wang menekankan bahwa kepemimpinan tersebut harus dimanfaatkan untuk memajukan upaya perdamaian. Dalam konteks itu, Beijing mendorong agar Dewan Keamanan lebih proaktif mengambil langkah-langkah preventif dan mediatif.
Latar Belakang Eskalasi dan Gencatan Sementara
Ketegangan di kawasan memuncak setelah serangkaian serangan yang dilaporkan melibatkan AS dan Israel terhadap sasaran di Iran pada akhir Februari, diikuti oleh serangan balasan dari Teheran ke wilayah Israel dan sekutu-sekutunya di Teluk. Akibat serangkaian serangan dan respons militer tersebut, Iran sempat menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi pasokan energi global.
Gencatan senjata sementara berhasil dicapai pada 8 April melalui mediasi pihak ketiga, termasuk peran diplomatik Pakistan, dan kemudian diperpanjang oleh pemerintah Amerika Serikat tanpa batas waktu yang ditentukan. Meski begitu, para pengamat menilai bahwa kondisi di lapangan tetap rapuh dan bergantung pada implementasi langkah-langkah confidence-building yang konkret.
Diplomasi multilateral kini mendapat sorotan utama karena negara-negara besar dipandang harus menyeimbangkan tekanan keamanan dan kebutuhan untuk solusi politik yang berkelanjutan. Di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, upaya meraih dukungan DK PBB dipandang sebagai jalan untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas dan mendorong kepatuhan semua pihak terhadap kesepakatan yang tercapai.
