KBRI Phnom Penh Catat Permohonan WNI Eks Pekerja Scam Melejit, Memicu Ketegangan!
Jakarta, Maret.id — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh menyatakan jumlah WNI mantan pekerja jaringan penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepada KBRI terus meningkat setiap hari. Pernyataan itu disampaikan oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Phnom Penh, Krishnajie, yang menyoroti lonjakan pelaporan dan tantangan pemulangan.
Lonjakan pelaporan WNI
Data KBRI menunjukkan peningkatan signifikan kasus WNI yang melapor sepanjang tahun berjalan. Dalam periode 16 Januari hingga 31 Mei 2026 tercatat lebih dari 10.000 WNI yang melapor untuk mendapatkan fasilitasi pemulangan ke Indonesia.
Angka tersebut jauh melampaui jumlah sepanjang 2025 yang tercatat 5.088 kasus, menunjukkan kenaikan lebih dari dua kali lipat dalam beberapa bulan pertama 2026. KBRI mencatat pula sejak akhir Januari hingga 31 Mei 2026 sebanyak 3.879 WNI telah difasilitasi kembali ke Tanah Air.
Kendala dokumen dan overstay
Salah satu kendala utama pemulangan adalah banyaknya WNI yang tidak memiliki paspor dan menghadapi denda overstay yang besar. Kondisi ini mengharuskan KBRI menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), melakukan verifikasi identitas, serta berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk upaya penghapusan denda.
Hingga periode yang sama, 5.950 WNI memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay dari otoritas setempat, tetapi proses administrasi dan pembiayaan tiket tetap menjadi hambatan bagi sebagian warga.
Penahanan dan lokasi razia
Selain yang melapor langsung ke KBRI, terdapat ratusan WNI yang terjaring dalam razia di sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penipuan daring. Mereka ditempatkan di pusat-pusat penahanan sambil menunggu proses deportasi dan penyelesaian administratif.
Diperkirakan sekitar 400 WNI masih berada di fasilitas penahanan yang tersebar di berbagai wilayah Kamboja, sementara sebagian lainnya menunggu keputusan hukum atau penyelesaian identitas.
Peran KBRI dan kapasitas penampungan
KBRI Phnom Penh menyediakan penampungan sementara secara selektif bagi WNI yang mengalami kesulitan ekonomi selama proses penyelesaian dokumen dan kepulangan. Namun tingginya jumlah pemohon membuat kapasitas penampungan yang tersedia kini telah mencapai batas maksimal sehingga KBRI mendorong warga yang sudah berkasnya rampung untuk segera kembali.
KBRI juga mengimbau agar yang telah memiliki SPLP dan memperoleh persetujuan penghapusan denda segera membeli tiket pulang agar proses penanganan terhadap WNI lainnya dapat berlangsung lebih optimal.
Imbauan terkait aktivitas penipuan daring
Otoritas Kamboja kini semakin tegas terhadap warga negara asing yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan daring, yang berujung pada operasi razia dan penahanan. KUAI Krishnajie menegaskan KBRI mengimbau WNI untuk menghentikan segala aktivitas penipuan daring di Kamboja serta mematuhi peraturan setempat untuk menghindari risiko tuntutan hukum yang lebih serius.
Imbauan ini juga ditujukan kepada keluarga dan pihak yang mungkin memfasilitasi keberangkatan agar memberikan peringatan dan dukungan bagi WNI yang terdampak.
Dampak sosial dan ekonomi
Fenomena ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi baik bagi individu yang terlibat maupun keluarga yang tinggal di dalam negeri, khususnya berkaitan dengan biaya hidup, perawatan hukum, dan beban pemulangan. Banyak WNI yang selama menunggu proses harus mengupayakan tempat tinggal dan biaya hidup secara mandiri karena keterbatasan kapasitas penampungan.
Situasi ini juga menimbulkan kebutuhan koordinasi lintas lembaga untuk memberikan perlindungan, layanan konsuler, dan pendekatan reintegrasi sosial bagi warga yang sudah kembali.
KBRI terus memperkuat koordinasi dengan otoritas Kamboja dan instansi terkait di Indonesia untuk mempercepat proses verifikasi, penghapusan denda, dan pemulangan secara bertahap. Upaya ini dilakukan sambil tetap mendorong langkah preventif melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran dan pembinaan terhadap warga yang terdampak agar tidak kembali menjadi korban atau pelaku praktik penipuan daring.
