Jakarta, Maret.id — Raja Charles III mencatat langkah bersejarah dengan menjadi penguasa Inggris pertama yang memublikasikan rincian pembayaran pajak pribadinya secara terbuka kepada publik. Pengumuman resmi Istana Buckingham pada Kamis, 25 Juni 2026, menyebutkan bahwa raja menyetorkan pajak pribadi sebesar 12,9 juta poundsterling untuk tahun pajak 2024-2025.
Angka dan Akumulasi Pembayaran Pajak
Pada laporan keuangan yang dirilis ke publik, disebutkan pula bahwa pada tahun pajak sebelumnya 2023-2024 Raja Charles III telah membayar 11,7 juta poundsterling. Jika dijumlahkan sejak ia naik takhta menggantikan mendiang Ratu Elizabeth II pada September 2022, jumlah pembayaran pajak pribadi sang raja kini melampaui 30 juta poundsterling.
Motivasi Transparansi Kerajaan
Istana Buckingham menegaskan bahwa publikasi data ini merupakan bagian dari upaya menyajikan gambaran yang lebih lengkap mengenai sumber dan aliran keuangan Kerajaan. Langkah tersebut digambarkan sebagai tindak lanjut komitmen istana untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik terkait urusan keuangan keluarga kerajaan.
Sumber pendanaan pribadi Raja Charles III disebut berasal dari berbagai investasi pribadi serta pengelolaan properti seperti perkebunan Balmoral dan Sandringham yang dimiliki secara perorangan. Seluruh pengeluaran pribadi raja dilaporkan dibiayai dari pendapatan pribadi tersebut, tanpa beban langsung pada anggaran publik yang dikelola pemerintah.
Latar Belakang Pembayaran Pajak Sukarela
Secara hukum, penguasa kerajaan Britania Raya memiliki hak istimewa yang memungkinkan mereka tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan, pajak keuntungan modal, maupun pajak warisan. Namun sejak era 1990-an terjadi perubahan praktik, di mana penguasa Inggris memilih untuk membayar pajak penghasilan dan keuntungan modal secara sukarela sebagai respons terhadap tuntutan transparansi publik.
Rincian pembayaran pajak ini bukan hal baru bagi Charles ketika ia masih memegang gelar Pangeran Wales, namun kali ini memiliki bobot berbeda karena dilakukannya saat ia resmi berperan sebagai raja yang memerintah. Publikasi resmi pada 25 Juni ini mendapat perhatian luas karena menegaskan sikap terbuka terkait kewajiban fiskal pribadi sang raja.
Pejabat Istana Buckingham, James Chalmers, memberikan penjelasan mengenai struktur keuangan istana dan alasan keterbukaan informasi. “Meskipun keuangan kerajaan terkadang tampak rumit, sistem yang mendasarinya pada prinsipnya jelas, terstruktur dalam hukum, dan disempurnakan dari waktu ke waktu untuk memastikan Raja dapat melayani dengan independensi, akuntabilitas, dan demi kepentingan jangka panjang bangsa,” ujar Chalmers.
Langkah publikasi ini dipandang oleh sejumlah pengamat sebagai upaya memperbaiki citra institusi monarki di mata publik yang menuntut akuntabilitas lebih besar sejak beberapa kontroversi finansial yang muncul beberapa tahun terakhir. Kelompok advokasi transparansi dan beberapa pengamat kebijakan publik menyambut baik keterbukaan data, meski beberapa pihak meminta agar keterbukaan mencakup laporan yang lebih rinci dan periodik.
Dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap pandangan publik dan dukungan terhadap monarki masih harus diamati. Para analis menilai bahwa keterbukaan keuangan yang konsisten dapat membantu meredam kritik dan memperkuat legitimasi institusi, namun hasil akhirnya bergantung pada bagaimana istana melanjutkan praktik keterbukaan serta respon dari masyarakat dan institusi pengawas.
