Jakarta, Maret.id — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan Pemerintah Iran menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Teheran, menurut pernyataan yang disampaikannya. Muzani menuturkan pesan itu diterima saat dia menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pekan lalu dan segera dilaporkan kepada Presiden.
Isi Undangan dan Komunikasi Awal
Muzani mengatakan undangan tersebut bersifat resmi dan telah disampaikan langsung kepada pihak Istana melalui dirinya sebagai perantara politik. “Pemerintah Iran berharap mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran, dan sudah kami sampaikan kepada Pak Prabowo,” kata Muzani usai pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Pembahasan Selat Hormuz
Selain undangan kunjungan, pertemuan dengan delegasi Iran juga membahas kemungkinan distribusi kapal-kapal Indonesia ke kawasan Selat Hormuz sebagai bagian dari kerja sama maritim dan logistik. Muzani menegaskan isu tersebut lebih banyak berada dalam ranah diplomasi yang akan dibahas oleh Menteri Luar Negeri ketika berjumpa dengan rekan sejawatnya dari Iran.
Pesan Presiden untuk Iran
Muzani menyampaikan titipan salam hormat Presiden Prabowo Subianto kepada para pemimpin serta rakyat dan bangsa Iran sebagai bagian dari komunikasi resmi Indonesia. Pernyataan itu menunjukkan adanya niat membangun hubungan bilateral yang lebih intensif, namun keputusan lanjut terkait kunjungan akan menunggu respons formal dari Istana.
Dampak Diplomatik dan Keamanan
Pembahasan mengenai pengiriman kapal ke perairan strategis seperti Selat Hormuz berpotensi memunculkan diskusi soal keamanan maritim, kebijakan netralitas Indonesia, dan kepentingan perdagangan nasional. Para pengamat diplomasi memperkirakan pemerintah akan menimbang aspek hukum internasional, keselamatan pelayaran, serta implikasi bagi posisi Indonesia di forum multilateral sebelum mengambil keputusan.
Proses Tindak Lanjut
Tahapan selanjutnya diperkirakan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan pihak terkait untuk merumuskan kajian teknis dan diplomatik menyangkut usulan Iran. Muzani menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Presiden atau jadwal yang ditetapkan untuk kunjungan ke Teheran, sehingga segala langkah masih dalam tahap komunikasi awal.
Reaksi Internal dan Pengawasan Legislatif
Di dalam negeri, undangan dan pembicaraan soal penempatan kapal dapat menjadi perhatian DPR dan lembaga terkait yang mengawasi kebijakan luar negeri dan pertahanan negara. MPR sebagai lembaga pimpinan tinggi negara juga akan mencermati perkembangan diplomasi ini agar kebijakan luar negeri tetap selaras dengan kepentingan nasional dan konstitusi.
Presidensi Prabowo Subianto dipastikan akan menimbang masukan dari berbagai kementerian serta aspek protokol diplomatik sebelum merespons undangan secara resmi, sementara publik menunggu informasi lebih lanjut mengenai tujuan, cakupan, dan jadwal kunjungan yang diusulkan Iran.
