Kantor Imigrasi Banda Aceh mendeportasi 3 warga India, memanas hubungan diplomatik!
Jakarta, Maret.id — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mengambil tindakan administratif terhadap tiga warga negara asing asal India yang dinyatakan melanggar ketentuan keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Penindakan dan Detensi
Ketiga WNA yang berinisial ABJ, GSP, dan SMG ditetapkan untuk menjalani kewajiban bertempat tinggal di suatu tempat tertentu atau detensi pada 9 dan 10 Juli 2026. Proses penahanan administratif tersebut berlangsung di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.
Proses Pemulangan
Setelah menjalani proses administratif, ketiganya dipulangkan dari Indonesia pada 16 Juli 2026 dengan pengawalan petugas Imigrasi Banda Aceh. Pemulangan dilaksanakan melalui Bandara Internasional Kualanamu dengan rute penerbangan menuju Kuala Lumpur dan selanjutnya dilanjutkan ke Mumbai, India.
Dasar Hukum Penindakan
Tindakan yang diambil berlandaskan pada ketentuan keimigrasian yang mengatur tentang keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi menegaskan bahwa penindakan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban administrasi keimigrasian.
Pernyataan Pejabat Imigrasi
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, menekankan pentingnya pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Aceh. Ia menyatakan bahwa penguatan pengawasan menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban daerah setempat.
“Kami terus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian secara profesional dan humanis guna memastikan kepatuhan orang asing terhadap peraturan yang berlaku,” tegas Tato Juliadin Hidayawan. Pernyataan itu disampaikan untuk menggarisbawahi pendekatan yang menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Bambang Tri Cahyono, menyatakan tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen instansi dalam menegakkan hukum keimigrasian. Menurutnya, konsistensi penindakan diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pintu masuk negara.
“Setiap pelanggaran keimigrasian akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku; ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara,” ujar Bambang Tri Cahyono. Pernyataan ini juga mencerminkan upaya koordinasi dengan instansi bandara dan aparat penegak hukum lain dalam pelaksanaan prosedur pemulangan.
Implikasi dan Tindak Lanjut
Kasus ini menjadi pengingat bagi warga negara asing untuk selalu mematuhi aturan keimigrasian selama berada di Indonesia. Instansi terkait menyebut akan terus mempererat pengawasan dan memperbaiki mekanisme deteksi pelanggaran untuk mencegah kejadian serupa.
Kantor Imigrasi menegaskan bahwa selain tindakan administratif, proses penanganan pelanggaran juga mengedepankan aspek perlindungan dan hak hukum bagi orang asing sesuai regulasi. Langkah-langkah ke depan melibatkan peningkatan koordinasi antarinstansi untuk memperlancar proses administrasi dan penegakan hukum.
