Jakarta, Maret.id — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia berupaya mendatangkan sekitar 30.000 tentara Korea Utara untuk dikerahkan dalam konflik di wilayah Ukraina.
Klaim Kedatangan Pasukan Korut
Zelensky menyatakan bahwa Kyiv mengamati kerja sama militer antara Moskow dan Pyongyang yang, menurutnya, mencakup rencana pengiriman personel militer dari Korea Utara. Pernyataan itu muncul saat ia memperingatkan bahwa kedatangan pasukan asing tersebut dapat mengubah dinamika di garis depan.
Detail Tuduhan dan Lokasi
Menurut klaim yang disampaikan Zelensky, persiapan kedatangan personel Korut telah terlihat di kawasan perbatasan Voronezh sejak Juni lalu. Ia juga menuding adanya upaya Moskow untuk memperluas mobilisasi dengan memanfaatkan dukungan asing tersebut.
Senjata dan Pelatihan
Zelensky menambahkan bahwa Pyongyang diduga menyiapkan pengiriman sistem peluncur rudal balistik baru untuk Rusia. Ia mengkhawatirkan bahwa proses itu bukan sekadar transfer amunisi, melainkan juga kesempatan bagi Korea Utara memperoleh pengalaman operasional di medan perang.
Ancaman Bagi Stabilitas Regional
Presiden Ukraina memperingatkan bahwa kolaborasi militer antara Rusia dan Korea Utara menimbulkan ancaman yang melampaui perbatasan Ukraina. “Ini sejatinya bukan hanya ancaman bagi Ukraina saja,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa sisi lain di Asia juga berpotensi terdampak.
Reaksi dan Tindak Lanjut
Zelensky menegaskan komitmennya untuk terus melawan dukungan militer yang menurutnya datang dari Korut bagi Rusia. Hingga saat ini belum ada konfirmasi independen yang dipaparkan secara terbuka terkait jumlah pasukan atau jadwal pengiriman yang disebutkan.
Latar Belakang Hubungan Rusia-Korut
Hubungan politik dan militer antara Rusia dan Korea Utara disebut-sebut semakin menguat setelah penandatanganan kesepakatan kemitraan strategis komprehensif pada Juni 2024. Peningkatan hubungan tersebut memicu perhatian internasional terkait potensi eskalasi dan proliferasi senjata.
Klaim yang disampaikan pejabat Ukraina ini menambah lapisan kompleksitas pada konflik yang telah berlangsung lama, dan berpotensi memicu respons diplomatik dari negara-negara di kawasan maupun komunitas internasional. Pemerintah internasional diperkirakan akan terus memantau perkembangan dan menuntut klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
