Jakarta, Maret.id — Panel parlemen India menuntut permintaan maaf resmi dari pendiri dan CEO Meta, Mark Zuckerberg, menyusul penghapusan sementara sebuah video yang menampilkan Perdana Menteri Narendra Modi. Tuntutan ini muncul setelah insiden penghapusan yang memicu protes dan perdebatan sengit mengenai tanggung jawab platform media sosial.
Tuntutan resmi dari komite parlemen
Ketua panel, Nishikant Dubey, mengemukakan bahwa permintaan maaf harus datang langsung dari Zuckerberg atau perusahaan akan menghadapi konsekuensi hukum. Menurut Dubey, kegagalan meminta maaf dapat menjadi dasar untuk mencabut perlindungan hukum yang selama ini dinikmati Meta.
Ancaman pencabutan perlindungan hukum
Komite mengacu pada ketentuan Section 79 dalam Information Technology Act India yang memberikan perlindungan bagi penyedia layanan daring terhadap tanggung jawab konten pihak ketiga. Perlindungan tersebut berlaku dengan syarat platform berperilaku netral dan memenuhi kewajiban uji tuntas yang ditetapkan oleh regulator.
Sikap komite dan proses selanjutnya
Meskipun panel parlemen tidak memiliki wewenang langsung untuk menghukum, mereka dapat mengajukan rekomendasi sanksi kepada seluruh anggota parlemen untuk diputuskan dalam pemungutan suara. Anggota panel menegaskan perlunya pertanggungjawaban yang lebih tegas, tidak sekadar permintaan maaf administratif, demi menjaga sensitivitas politik dan hukum di negara tempat platform beroperasi.
Meta menghadapi pertanyaan mendalam dari komite mengenai prosedur pengelolaan konten dan langkah-langkah korektif yang diambil. Perwakilan perusahaan sebelumnya telah menjelaskan bahwa penghapusan video tersebut merupakan sebuah kesalahan operasional dan telah menyatakan permintaan maaf di hadapan sejumlah pejabat.
Kehadiran beberapa perusahaan teknologi besar menjadi sorotan pada pertemuan tersebut, dengan perwakilan platform lain diminta menjelaskan praktik moderasi konten mereka. Selain Meta, pihak platform digital lain yang aktif di pasar India juga diminta memberikan klarifikasi mengenai mekanisme moderasi dan kepatuhan terhadap regulasi lokal.
Dampak di lapangan dan respons penegak hukum
Di tingkat kepolisian lokal, sejumlah laporan telah diterima terkait unggahan yang dianggap menyinggung tokoh publik, dan beberapa akun pengguna tengah menjadi subjek penyelidikan. Langkah-langkah hukum ini menambah tekanan terhadap platform untuk meninjau kembali kebijakan dan proses moderasi agar selaras dengan norma dan hukum setempat.
India merupakan salah satu pasar terbesar Meta dengan basis pengguna gabungan Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang mencapai angka lebih dari satu miliar pengguna. Ketergantungan platform asing pada pasar India membuat setiap kontroversi regulasi berpotensi menimbulkan implikasi signifikan terhadap operasi bisnis dan reputasi perusahaan.
Para anggota parlemen menegaskan harapan bahwa platform global harus lebih sensitif terhadap konteks nasional tempat mereka beroperasi dan siap memberikan transparansi lebih besar mengenai tindakan yang diambil terhadap konten bermasalah. Komite kini menunggu respons lebih lanjut dari Meta dan kemungkinan rekomendasi formal kepada parlemen pusat jika solusi yang memadai tidak tercapai.
