Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang dibuat antara Islamabad dan Amerika Serikat tidak sekadar soal gencatan senjata, melainkan merupakan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan kepada Kantor Berita Mahasiswa Iran (ISNA) di tengah kebuntuan perundingan antara Tehran dan Washington serta pemblokiran yang masih berlangsung di Selat Hormuz.
Klaim Pelanggaran MoU oleh Amerika Serikat
Araghchi menuduh AS telah melanggar ketentuan MoU sehingga pertempuran kembali terjadi di wilayah konflik. Menurutnya, karena pelanggaran tersebut, tidak ada dasar untuk memperpanjang masa gencatan senjata 60 hari seperti yang sempat dibicarakan sebelumnya.
Araghchi menegaskan bahwa tidak terdapat klausul mengenai perpanjangan gencatan senjata 60 hari dalam kesepakatan yang dimaksud. Pernyataan itu mengindikasikan posisi Iran yang menolak menganggap perjanjian tersebut sebagai mekanisme sementara.
Situasi Negosiasi dan Hubungan dengan Perantara
Wakil menteri itu juga menyampaikan bahwa belum ada keputusan resmi dari pemerintah Iran untuk melanjutkan kembali pembicaraan langsung dengan AS. Namun, ia menyebut bahwa Qatar dan Pakistan masih berkomunikasi dengan otoritas Teheran mengenai isu tersebut.
Araghchi menjelaskan bahwa saluran komunikasi yang sebelumnya digunakan dalam negosiasi kini dinilai tidak efektif lagi dan perlu dibangun jalur baru. Pernyataan ini membuka kemungkinan perubahan peran perantara dan metode diplomasi dalam upaya meredakan ketegangan.
Pembicaraan Teknis dengan Oman tentang Selat Hormuz
Selain urusan dengan AS, Araghchi mengungkapkan bahwa Iran sedang melanjutkan pembicaraan teknis dengan Oman mengenai pengelolaan bersama dan penentuan rute pelayaran di Selat Hormuz. Ia menyatakan dialog itu bersifat teknis dan terpisah dari perundingan gencatan senjata yang melibatkan AS.
Menurut Araghchi, pembicaraan tersebut melibatkan para ahli kedua negara dan juga angkatan bersenjata, sebagai bagian dari upaya untuk mengatur lalu lintas kapal di jalur pelayaran strategis dunia. Ia menambahkan bahwa pembahasan itu mungkin segera mencapai kesimpulan, meskipun detail teknis masih dibahas.
Dampak terhadap Keamanan Maritim dan Langkah Diplomatik
Pemblokiran Selat Hormuz telah menimbulkan kekhawatiran internasional terhadap kelancaran rantai pasokan energi dan keamanan maritim regional. Posisi Tehran yang menekankan penyelesaian akhir, bukan gencatan senjata sementara, menambah ketidakpastian bagi pelaku pelayaran internasional.
Araghchi juga menyinggung perlunya saluran diplomatik baru untuk mengatasi kebuntuan yang ada, sementara Qatar dan Pakistan tetap berupaya menjalankan fungsi mediasi. Pernyataan tersebut memperlihatkan dinamika diplomatik yang masih berlangsung dan kemungkinan terjadinya perubahan strategi negosiasi di masa mendatang.
Pandangan dan Implikasi Politik
Klaim pelanggaran MoU oleh AS berpotensi meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Washington dari berbagai pihak yang memantau perkembangan kawasan. Sementara itu, kemajuan pembicaraan teknis dengan Oman dapat menjadi titik terang untuk mengurangi risiko tabrakan di jalur pelayaran utama dunia.
Kondisi ini menegaskan betapa kompleksnya hubungan antara jalur maritim strategis, kepentingan keamanan regional, dan upaya diplomasi internasional yang melibatkan beberapa negara perantara. Pengamat menilai bahwa hasil akhir negosiasi—baik yang bersifat teknis maupun politik—akan menentukan arah stabilitas kawasan dalam beberapa bulan mendatang.
