Jakarta, Maret.id — Korea Selatan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya masyarakat internasional memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengungkapkan kemungkinan kontribusi praktis bersama Amerika Serikat melalui unggahan di platform X.
Kesiapan Pemerintah Korea Selatan
Pernyataan resmi dari Istana menyebutkan bahwa pemerintahan Korea akan berpartisipasi aktif dalam upaya multilateral untuk menjamin kebebasan navigasi. Pemerintah menekankan komitmen berkelanjutan sesuai dengan batasan hukum domestik dan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Republik Korea.
Lee menyatakan bahwa bentuk keterlibatan akan disepakati setelah koordinasi intensif dengan mitra internasional. Ia menegaskan bahwa segala tindakan harus sejalan dengan hukum nasional serta prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri Korea Selatan.
Bentuk Kontribusi dan Kerja Sama dengan AS
Menurut pernyataan presiden, kontribusi Korea Selatan kemungkinan bersifat “praktis” dan dilakukan bersama Amerika Serikat. Detail operasional dan jenis dukungan belum diumumkan secara rinci oleh pemerintah Seoul.
Pihak Istana menegaskan bahwa berbagai opsi kerja sama militer dan non-militer akan dipertimbangkan. Keputusan akhir akan memperhatikan konsekuensi hukum dan politik di dalam negeri.
Laporan Permintaan Internasional
Sebelumnya terdapat laporan yang menyebut adanya permintaan dari pihak asing agar sekutu mempertimbangkan bantuan untuk menjaga kebebasan pelayaran di kawasan tersebut. Laporan itu menyebut negara-negara yang menjadi sasaran permintaan termasuk sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan hingga saat ini belum menerima permintaan resmi. Pernyataan kementerian menegaskan bahwa setiap permintaan resmi akan ditangani melalui saluran diplomatik yang sesuai.
Implikasi Keamanan dan Hukum
Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi global yang berpotensi menimbulkan dampak luas jika keamanan pelayaran terganggu. Keterlibatan negara-negara eksternal dalam operasi keamanan laut kerap memerlukan kajian hukum, mandat internasional, dan persetujuan domestik.
Para analis mencatat bahwa keputusan Seoul akan dipengaruhi oleh keseimbangan antara kewajiban keamanan kolektif dan kepentingan nasional. Kesiapan untuk berkontribusi praktis juga harus diuji terhadap kemampuan operasional dan implikasi politik di tingkat domestik dan regional.
Seoul mengatakan akan terus berkoordinasi erat dengan mitra internasional untuk menentukan langkah-langkah yang tepat. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas maritim sambil menghormati hukum internasional.
