Pentagon Terbongkar Rekrut Influencer, Mengguncang Kepercayaan Media, 3 Nama Terungkap!

Jakarta, Maret.id — Pentagon dilaporkan merekrut influencer dari kalangan veteran militer konservatif untuk mempromosikan kebijakan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan menyerang pengkritik pemerintahan Presiden Donald Trump.

Rekrutmen influencer di lingkungan militer

Menurut laporan yang beredar, para influencer yang dipilih adalah tokoh-tokoh veteran dengan pengikut besar di media sosial. Nama-nama yang disebutkan meliputi pensiunan Kolonel Angkatan Udara Rob Maness serta pensiunan Kolonel Angkatan Darat Kurt Schlichter dan Thomas Anderson.

Sumber internal menyatakan bahwa beberapa penugasan mereka berpotensi memengaruhi kebijakan di tingkat atas. Ketiganya dilaporkan menerima akun email sipil resmi dan ditempatkan pada struktur kerja di kantor Kepala Personel Pentagon, Anthony Tata.

Fokus pada isu “perang budaya”

Tugas yang diberikan kepada tim tersebut disebutkan berkaitan dengan penanganan “isu-isu perang budaya” di tubuh militer. Salah satu tanggung jawab yang disebut adalah meninjau lembaga pendidikan militer untuk menghapus apa yang dianggap sebagai ideologi “woke”.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintahan untuk menyingkirkan pengaruh ideologi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung pimpinan. Praktik penempatan influencer di lingkungan resmi menimbulkan pertanyaan tentang batas antara komunikasi publik dan aktivitas politik terselubung.

Kontroversi dan insiden di media sosial

Kasus yang mencuat termasuk perselisihan akhir Agustus yang melibatkan influencer konservatif Jennica Pounds dengan seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS. Dalam insiden itu, Pounds menuding pejabat tersebut mencoba “menjebak”nya agar mempublikasikan dokumen yang dianggap rahasia pemerintahan.

Pejabat terkait kemudian menyatakan telah menghubungi Pounds dan merilis dokumen itu sendiri, yang mendorong Pounds meminta maaf atas “membuat kejadian itu menjadi tontonan publik”. Kontroversi ini menjadi contoh bagaimana operasi media sosial yang terkait pemerintah dapat berujung pada kebocoran dan pembelokan informasi.

Pengetatan aturan akses pers dan upaya menekan pembocoran

Sejak beberapa bulan terakhir, Pentagon diketahui memperketat aturan akses bagi awak media sebagai respons terhadap kekhawatiran kebocoran internal. Kebijakan itu merupakan bagian dari tindakan lebih luas yang juga mencakup pertimbangan penggunaan alat deteksi kebohongan terhadap pejabat yang dicurigai membocorkan informasi.

Perubahan kebijakan ini muncul di tengah laporan tentang kekacauan organisasi dan perbedaan pendapat antara pemerintahan dan media arus utama. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keamanan informasi, sementara kritikus menilai langkah tersebut berpotensi membatasi transparansi.

Ketegangan antara pemerintahan dan media

Ketegangan antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan media arus utama bukanlah hal baru, terutama terkait laporan yang mengandalkan dokumen bocor dan sumber anonim. Pada awal Agustus, pemerintahan menolak klaim mengenai kekurangan amunisi dan sistem pertahanan yang sempat diberitakan, menyatakan situasi tidak seperti yang digambarkan.

Presiden Trump juga menuding para “pembocor” dan menegaskan akan mengejar hukuman berat bagi yang terbukti melakukan kebocoran. Pernyataan publik semacam itu menambah ketegangan dan mempertegas posisi pemerintahan dalam sikap terhadap kebocoran dan kritik media.

Reaksi publik dan implikasi kebijakan

Penggunaan influencer oleh institusi pemerintah menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat kebijakan dan hukum publik. Beberapa pihak menilai langkah ini sebagai strategi komunikasi untuk membentuk opini publik, sementara yang lain memperingatkan potensi pelanggaran etika dan penyalahgunaan sumber daya publik.

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang kini mencuat antara lain sejauh mana keterlibatan figur non-pemerintah dalam kampanye kebijakan resmi dapat diterima, serta mekanisme pengawasan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik seiring upaya pembenahan aturan komunikasi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga pertahanan.