Jakarta, Maret.id — Pemerintah Peru menetapkan status keadaan darurat selama 60 hari di 893 distrik yang tersebar di 23 wilayah menyusul risiko nyata akibat hujan lebat terkait fenomena El Niño periode 2026-2027.
Peraturan tersebut ditetapkan melalui dekret tertinggi yang diterbitkan dalam lembaran resmi negara El Peruano dan dimaksudkan untuk mencegah serta mengurangi risiko sangat tinggi akibat curah hujan ekstrem berbulan-bulan.
Ruang Lingkup dan Durasi
Keputusan darurat mencakup 893 distrik di 23 wilayah administratif yang dianggap paling rentan terhadap peningkatan curah hujan dan kejadian hidrometeorologis.
Masa berlaku awal ditetapkan selama 60 hari, namun kebijakan ini dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan dan rekomendasi teknis.
Koordinasi dan Pelaksanaan
Pemerintah pusat memerintahkan pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana intervensi yang dikordinasikan secara teknis dan dipantau oleh Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
Pelaksanaan akan didukung oleh kementerian terkait serta lembaga publik dan sektor swasta guna memperkuat kapasitas operasional dan logistik.
Alasan Keputusan
Langkah darurat diambil setelah laporan situasi mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk merespons bencana sedang tidak memadai.
Oleh karena itu, diperlukan dukungan teknis dan operasional tingkat nasional untuk mempercepat upaya mitigasi dan penanganan dampak.
Dampak Potensial dan Ancaman
Peringatan terkait fenomena El Niño menyiratkan potensi hujan lebat yang berlangsung berbulan-bulan dan meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur.
Sektor pertanian, pasokan air, transportasi, dan layanan dasar diperkirakan menjadi wilayah yang paling berisiko terdampak apabila curah hujan ekstrem terjadi.
Tindakan Pencegahan dan Imbauan
Langkah-langkah yang ditekankan meliputi penguatan sistem drainase, evakuasi terencana, pengamanan infrastruktur kritis, serta penyediaan pasokan bantuan darurat dan layanan kesehatan.
Pemerintah juga menganjurkan agar masyarakat mengikuti instruksi resmi, menghindari area rawan longsor dan banjir, serta menyiapkan perlengkapan darurat keluarga.
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan darurat ini akan dipantau secara berkala dan dapat direvisi sesuai kebutuhan teknis guna memastikan keselamatan publik.
Waktu pelaksanaan dan cakupan intervensi akan terus disesuaikan berdasarkan laporan lapangan dan perkembangan kondisi cuaca.
