OpenAI Hadapi 30 Gugatan Terkait Penembakan Kanada, Dituduh Bantu Pelaku, Memanas Regulasi!
Jakarta, Maret.id — Firma hukum Edelson PC mengajukan 30 gugatan baru di Pengadilan California terhadap OpenAI menyusul insiden penembakan massal di Sekolah Menengah Tumbler Ridge, British Columbia, yang terjadi pada 10 Februari lalu. Gugatan itu menambah deretan litigasi yang sudah menimpa pengembang model bahasa besar tersebut sejak beberapa bulan terakhir.
Isi Gugatan dan Tuntutan Baru
Penggugat terdiri dari guru, kepala sekolah, dan siswa yang berada di lokasi saat tragedi berlangsung, menurut dokumen pengadilan yang beredar. Berkas pengajuan terbaru menuduh OpenAI bukan sekadar lalai, melainkan juga membantu dan bersekongkol (aiding and abetting) dalam peristiwa yang menewaskan enam orang dan melukai puluhan lainnya.
Gugatan merinci bahwa pelaku, yang diidentifikasi sebagai Jesse Van Rootselaar, terlebih dahulu membunuh ibu dan saudara tirinya sebelum menyerang sekolah. Pelaku kemudian mengakhiri hidupnya di lokasi, sehingga proses hukum berfokus pada dugaan peran teknologi dalam memfasilitasi perencanaan serangan.
Tuduhan tentang Aktivitas di Platform
Dalam berkas pengadilan disebutkan bahwa staf internal OpenAI mendeteksi aktivitas mencurigakan terkait pelaku yang kerap berkonsultasi mengenai kekerasan senjata dan meminta saran untuk merencanakan serangan. Karyawan yang menemukan pola tersebut dilaporkan telah mendesak pimpinan perusahaan untuk melaporkan temuan kepada aparat penegak hukum, tetapi langkah itu tidak diambil.
Manajemen OpenAI disebut hanya memblokir akun yang diduga digunakan pelaku, namun tindakan itu dinilai tidak efektif karena pelaku mampu membuat akun baru. Penggugat menilai respons perusahaan tidak memadai dan berujung pada kerugian nyawa serta luka bagi korban.
Fokus pada Peran Pimpinan OpenAI
Salah satu poin sentral gugatan adalah dugaan perintah dari Kepala Urusan Global OpenAI, Chris Lehane, agar tim intelijen tidak merujuk kasus tersebut ke kepolisian demi menjaga citra perusahaan. Berkas pengadilan menyatakan bahwa tim yang menilai ancaman kekerasan berada di bawah kendali Lehane sehingga keputusan untuk tidak melapor diduga dipengaruhi pertimbangan hubungan masyarakat.
Klaim itu langsung mendapat bantahan keras dari manajemen OpenAI yang menyatakan bahwa tuduhan keterlibatan Lehane tidak benar dan bahwa penyidik internal tidak melapor kepadanya dengan cara apa pun. Pernyataan resmi perusahaan menegaskan bahwa keselamatan publik menjadi prioritas dan keputusan operasional dibuat berdasarkan standar yang berlaku.
Pembelaan Perusahaan dan Standar Internal
OpenAI mempertahankan bahwa aktivitas pelaku saat itu belum memenuhi ambang batas internal mengenai ancaman fisik yang nyata dan dapat dipercaya untuk melibatkan aparat penegak hukum. “Penilaian itu tidak sempurna, tetapi selalu berakar pada upaya untuk menjaga keseimbangan bagi semua orang,” ujar Kepala Strategi OpenAI Jason Kwon dalam pernyataan yang disampaikan.
Penggugat menolak argumen privasi dan ketiadaan keadaan mendesak, serta menunjuk pada insiden lain di mana perusahaan dinilai cepat menghubungi penegak hukum ketika ancaman menimpa karyawan atau kantor mereka. Dokumen pengaduan menyatakan adanya perbedaan perlakuan yang dinilai mencerminkan prioritas berbeda bila nasib pihak luar yang terancam.
Dampak Hukum dan Reputasi
Rangkaian gugatan ini memperberat posisi OpenAI yang tengah menghadapi sorotan terkait keamanan siber dan klaim dampak negatif model AI terhadap kesehatan mental pengguna. Para pakar hukum menilai gugatan yang mengandung tuduhan aiding and abetting membuka ranah baru dalam litigasi teknologi karena menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum atas rekomendasi yang diberikan oleh model.
Pakar lain memperingatkan bahwa keputusan pengadilan dalam kasus serupa dapat berdampak luas bagi industri kecerdasan buatan, terutama soal standar pelaporan ancaman dan kewajiban perusahaan dalam menanggapi tanda bahaya yang terdeteksi oleh sistem mereka.
Tahapan Proses Hukum Selanjutnya
Saat ini gugatan-gugatan baru tersebut berada dalam proses pendaftaran dan verifikasi di pengadilan; jadwal sidang belum ditetapkan secara terbuka. Para pihak berharap proses hukum dapat mengungkap lebih banyak detail mengenai timeline internal serta pertimbangan operasional yang diambil sebelum tragedi terjadi.
Sementara itu, korban dan keluarga terus mencari kejelasan dan kompensasi atas kerugian yang dialami, sedangkan publik menunggu respons lanjutan dari regulator dan pemangku kepentingan industri teknologi terkait langkah mitigasi yang diperlukan.
