Jakarta, Maret.id — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak ASEAN untuk meninjau kembali dan memperkuat mekanisme penanganan kabut asap lintas batas karena kualitas udara yang buruk masih terjadi di kawasan. Pernyataan itu disampaikan Anwar untuk menyoroti dampak serius kabut asap terhadap kesehatan publik dan kehidupan sehari-hari warga.
Seruan untuk Peninjauan Mekanisme ASEAN
Anwar menegaskan bahwa masalah kabut asap yang berulang harus dipandang sebagai isu prioritas oleh negara-negara anggota ASEAN. Ia menyatakan bahwa mekanisme yang ada perlu diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif untuk menanggulangi sumber-sumber kabut asap lintas batas.
Anwar meminta para menteri terkait dalam kerangka ASEAN melakukan peninjauan komprehensif atas kebijakan dan prosedur yang ada. Ia menilai masih terdapat ruang perbaikan agar respons regional lebih cepat dan terkoordinasi.
Kondisi Udara dan Dampak Kesehatan
Anwar mengingatkan bahwa kabut asap berdampak langsung pada kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan bayi yang rentan terhadap polusi udara. Ia merujuk pada insiden di Serian, Sarawak, di mana situasi dianggap mengkhawatirkan hingga menimbulkan keadaan darurat karena kualitas udara yang memburuk.
Setelah status darurat dicabut awal pekan lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk dan tercatat Indeks Polutan Udara (Air Pollutant Index/API) berada pada angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Skala API di Malaysia mengkategorikan angka 0–50 sebagai baik, 51–100 moderat, 101–200 tidak sehat, 201–300 sangat tidak sehat, dan 301 ke atas berbahaya.
Investigasi dan Prinsip Penegakan Hukum
Mengenai tuduhan pembakaran lahan, Anwar menegaskan setiap klaim bahwa perusahaan asal Malaysia terlibat harus diselidiki secara menyeluruh terlebih dahulu. Ia menegaskan pentingnya menentukan penyebab kebakaran secara objektif sebelum menuntut tindakan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Anwar juga menyatakan komitmen Malaysia untuk menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Indonesia. Ia menegaskan bahwa Malaysia tidak akan campur tangan untuk melindungi perusahaan yang terbukti berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas.
Tantangan dan Langkah Ke Depan
Para pengamat menilai bahwa upaya penanganan kabut asap membutuhkan langkah terpadu, termasuk penguatan pemantauan satelit, peningkatan kapasitas penegakan hukum di lapangan, serta pengelolaan lahan gambut yang lebih baik. Kerja sama lintas batas, pertukaran data, serta standar respons darurat yang disepakati bersama dinilai krusial untuk mengurangi frekuensi dan dampak kebakaran lahan.
Anwar menyarankan agar ASEAN mempertimbangkan mekanisme pencegahan yang lebih proaktif, termasuk program pencegahan di tingkat komunitas dan insentif bagi praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Ia juga menyerukan agar dialog antara negara-negara anggota diperkuat untuk mencegah eskalasi isu yang berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Respons Regional dan Harapan Publik
Pernyataan Anwar muncul di tengah kekhawatiran publik atas kualitas udara yang menurun dan potensi gangguan kesehatan jangka pendek maupun panjang. Masyarakat di wilayah terdampak berharap agar pemerintah ASEAN dan pemerintah nasional cepat mengambil langkah nyata yang dapat dirasakan di lapangan.
Para pemimpin regional diharapkan menindaklanjuti rekomendasi peninjauan mekanisme tersebut dengan kebijakan yang jelas dan waktu pelaksanaan yang terukur. Upaya kolaboratif dan transparansi dalam proses investigasi serta penegakan hukum di lapangan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah terulangnya krisis kabut asap di masa depan.
