Trump Serukan Irlandia Bersatu dengan Irlandia Utara, Memanas Ketegangan Diplomatik dan Pasar!
Jakarta, Maret.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungan terhadap kemungkinan penyatuan Irlandia dengan Irlandia Utara saat kunjungan singkatnya ke Dublin, Sabtu (12/9/2026). Pernyataan itu langsung memicu penolakan dari kelompok unionis dan reaksi beragam dari kalangan politik di Irlandia dan Inggris.
Komentar saat kunjungan di Dublin
Trump mengatakan ia ingin melihat Irlandia bersatu dan memprediksi penyatuan itu akan terjadi pada akhirnya, meski ia mengakui Inggris memiliki pandangan sendiri terkait masa depan Irlandia Utara. Ucapan itu disampaikan saat Trump duduk berdampingan dengan Micheál Martin dalam kesempatan yang berlangsung terbuka bagi media.
Dalam pertemuan terpisah dengan para pemimpin bisnis, Trump mengatakan tidak ada jawaban pasti mengenai kemungkinan penyatuan, tetapi menegaskan lagi dukungannya terhadap gagasan tersebut. Pernyataan ini disampaikan menjelang turnamen golf yang digelar di salah satu properti yang dikelola Trump Organization di Irlandia, yang menjadi bagian dari rangkaian kunjungannya.
Reaksi politik dan unionis
Gavin Robinson, anggota parlemen dari Partai Persatuan Demokratik (DUP), menolak pernyataan Trump dan menegaskan status Irlandia Utara sebagai bagian dari Britania Raya merupakan hasil kehendak demokratis masyarakat setempat. Robinson menulis melalui akun media sosial bahwa masa depan konstitusional Irlandia Utara harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan komentar dari London, Dublin, atau Washington.
Tokoh Partai Konservatif Inggris, Kemi Badenoch, mengkritik komentar Trump karena dinilai sembarangan dan berpotensi meningkatkan ketegangan. Sementara itu, Sinn Féin tidak memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Trump; anggota parlemen Sinn Féin, Chris Hazzard, menanggapi komentar itu dengan nada singkat dan sindiran di platform media sosial.
Aspek hukum dan Perjanjian Jumat Agung
Secara hukum, kewenangan untuk menggelar referendum mengenai masa depan konstitusional Irlandia Utara berada di tangan pemerintah Inggris berdasarkan Perjanjian Jumat Agung 1998. Perjanjian tersebut mengatur bahwa jajak pendapat akan digelar jika ada indikasi mayoritas masyarakat Irlandia Utara menghendaki penyatuan, dan dokumen itu juga menandai akhir konflik berkepanjangan antara faksi nasionalis dan unionis.
Pernyataan asing yang mengomentari soal status teritorial kerap sensitif karena menyentuh proses politik dan sosial yang rapuh, sehingga bahasa diplomatik biasanya diutamakan oleh para pemimpin yang berkepentingan. Pemerintah Inggris sebelumnya telah menyatakan bahwa referendum terkait status Irlandia Utara tidak akan digelar dalam waktu dekat, sebuah sikap yang mengingatkan batasan prosedural dalam isu tersebut.
Konteks kunjungan dan dampak ekonomi
Kunjungan Trump ke Irlandia kali ini juga terkait dengan kepemilikannya atas properti lapangan golf Doonbeg, yang sejak diambil alih oleh Trump Organization menjadi tuan rumah Irish Open pada akhir pekan tersebut. Hubungan ekonomi antara Irlandia dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menjadi salah satu latar penting kunjungan, mengingat perusahaan AS disebut mempekerjakan proporsi signifikan tenaga kerja di negara itu.
Micheál Martin dalam keterangannya kepada wartawan menekankan pentingnya hubungan ekonomi antara Irlandia dan Amerika Serikat, serta upaya menjaga hubungan bilateral yang menguntungkan. Di sisi lain, kunjungan ini mendapat sorotan karena adanya rencana aksi demonstrasi anti-perang dan protes terhadap kehadiran Trump di Dublin dan wilayah barat Irlandia.
Interaksi dan agenda selama kunjungan
Selain pernyataan soal reunifikasi, Trump juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat lokal dan menghadiri acara terkait turnamen golf internasional yang berlangsung di properti miliknya. Ia dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang turnamen pada Minggu (13/9/2026), menutup rangkaian kunjungan yang penuh sorotan politik dan publik.
Pernyataan Trump tentang masa depan Irlandia Utara menambah daftar isu internasional yang memicu perdebatan tentang peran tokoh asing dalam urusan domestik negara lain. Reaksi beragam dari partai-partai politik, kelompok sipil, dan pemerintahan menunjukkan bahwa topik ini tetap sensitif dan memerlukan langkah-langkah diplomatik yang hati-hati.
