Kemlu Teken Bebas Visa Diplomatik ke Lebanon, Dominika, Saint Vincent; Memanas Geopolitik!
Jakarta, Maret.id — Indonesia resmi memberlakukan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan Lebanon, Saint Vincent dan Grenadines, serta Republik Dominika setelah penandatanganan yang berlangsung di sela rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 23 September 2026.
Kementerian Luar Negeri menyatakan langkah ini akan mempermudah mobilitas pejabat antarnegara dan membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas.
Penandatanganan dan Tujuan Diplomatik
Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama perwakilan resmi dari ketiga negara pada pertemuan tingkat tinggi di New York.
Keterangan resmi Kementerian Luar Negeri menyebut penandatanganan tersebut sebagai langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan interaksi antarnegara.
Ruang Lingkup Perjanjian
PBVDD memberikan fasilitas bebas visa khusus bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dari Indonesia dan ketiga negara mitra.
Pemerintah berharap pemberlakuan PBVDD ini menjadi dasar untuk mendorong pemberian fasilitas bebas visa yang lebih luas kepada warga sipil di masa depan.
Pembicaraan dengan Lebanon
Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Emigran Lebanon, Yousef Raggi, pembahasan difokuskan pada penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan.
Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi kawasan, termasuk isu Palestina, serta mengapresiasi kontribusi Indonesia melalui kontingen Garuda pada misi UNIFIL.
Pembicaraan soal UNIFIL menyoroti keterlibatan personel TNI Indonesia yang telah berkontribusi sejak 2006, dan Menlu Lebanon menyampaikan penghargaan atas peran tersebut.
Pembahasan tersebut dianggap memperkuat landasan kerja sama keamanan dan stabilitas regional antara Indonesia dan Lebanon.
Kerja Sama dengan Saint Vincent dan Grenadines
Pembicaraan dengan Saint Vincent dan Grenadines menitikberatkan pada potensi pengembangan kerja sama pembangunan dan peningkatan kapasitas.
Salah satu program yang dibahas adalah diversifikasi produk pertanian, termasuk pengembangan mangga dan sukun, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan perdagangan agrikultur.
Indonesia menyampaikan harapan untuk mempererat komunikasi dan hubungan kerja sama dengan negara kepulauan Karibia tersebut melalui pertemuan-pertemuan lanjutan.
Pembahasan juga membuka peluang untuk program pelatihan dan transfer teknologi yang sesuai kebutuhan lokal Saint Vincent dan Grenadines.
Hubungan dengan Republik Dominika
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Republik Dominika, Víctor Orlando Bisonó Haza, kedua negara membahas masalah mobilitas dan upaya membangun kepercayaan melalui PBVDD.
Keduanya mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi, termasuk melalui pelibatan dalam Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum.
INA-LAC Business Forum yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri sejak 2019 disebut sebagai wadah untuk memperkuat hubungan dagang, investasi, dan pariwisata antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin serta Karibia.
Pertemuan dengan Republik Dominika diharapkan membuka jalur baru bagi pelaku usaha kedua negara untuk memperluas pasar dan kerja sama ekonomi.
Upaya Diplomasi Lebih Luas
Selain mengikat PBVDD, delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan untuk bertukar pandangan mengenai isu geopolitik global dan dinamika kawasan.
Indonesia sekaligus menggalang dukungan untuk pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
Kementerian Luar Negeri menegaskan penandatanganan PBVDD mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperluas dan memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat serta menerjemahkan hubungan bilateral menjadi kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan.
Ke depan, pemerintah menyatakan akan memantau pelaksanaan perjanjian ini dan melanjutkan dialog untuk memperluas manfaatnya bagi kedua belah pihak.
