Jakarta, Maret.id — Debat Umum sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa, 22 September 2026, fokus pada bahaya dan peluang kecerdasan buatan (AI) serta kebutuhan untuk pengamanan dan koordinasi internasional.
Seruan Koordinasi Global
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menekankan perlunya koordinasi global yang lebih kuat untuk mengelola risiko AI, termasuk gagasan pembentukan Kerangka Kerja Manajemen Risiko AI multilateral.
Guterres meminta adanya pengawasan independen dan peningkatan dialog, transparansi, kepercayaan, serta kerja sama antarnegara pengembang teknologi.
Amerika Serikat menolak skema global, Prancis dorong kapasitas audit
Dalam pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan penolakan terhadap upaya untuk membangun “skema globalis” yang membatasi perkembangan AI dan menegaskan ambisi AS untuk mendorong, bukan membatasi, pengembangan teknologi tersebut.
Trump juga menekankan langkah pemantauan ketat sekaligus mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat di bidang AI melalui pendekatan yang dianggapnya aman dan bertanggung jawab.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbangi retorika tersebut dengan menyerukan pembangunan kapasitas teknologi nasional dan kawasan yang disertai pengawasan kuat.
Macron menegaskan pentingnya kemampuan audit independen terhadap model-model AI sehingga tidak hanya bergantung pada sejumlah perusahaan swasta.
Persaingan untuk frontier AI dan bidang sensitif
Macron mengakui adanya persaingan global untuk mengembangkan frontier AI dan menyatakan bahwa Prancis berniat berpartisipasi dalam persaingan itu sambil mendorong kerja sama internasional di area sensitif.
Ia mencontohkan kebutuhan kolaborasi di penggunaan AI untuk antariksa, pertahanan, dan keamanan siber sebagai bidang yang memerlukan norma dan mekanisme bersama.
Konsentrasi kekuatan teknologi dan peringatan Brasil
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memperingatkan bahwa konsentrasi kekuatan teknologi di tangan segelintir perusahaan dapat mendorong “perlombaan tanpa batasan etis” yang mengabaikan lembaga internasional.
Lula menilai bahwa kegagalan meregulasi raksasa teknologi dan AI akan menjadi kelalaian sejarah yang tidak termaafkan.
Ketimpangan manfaat AI dan inisiatif Korea Selatan
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memperingatkan kemungkinan manfaat revolusi AI tidak terdistribusi secara merata, yang dapat memperdalam ketimpangan global jika tidak dipersiapkan dengan baik.
Lee mengumumkan rencana pendirian pusat AI global yang melibatkan organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, industri, dan akademisi untuk menjadikan teknologi itu sebagai alat bersama melawan tantangan seperti perubahan iklim, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Pembahasan mengenai implikasi AI terhadap keamanan internasional berlanjut di Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 23 September 2026, dengan agenda yang menyoroti hubungan antara perkembangan AI dan stabilitas global.
Pertemuan-pertemuan ini mencerminkan ketegangan antara dorongan inovasi teknologi dan kebutuhan untuk menetapkan aturan serta pengawasan yang dapat mencegah risiko sistemik.
