Jakarta, Maret.id — Pemimpin dunia menekankan perlunya pengawasan internasional yang lebih ketat terhadap kecerdasan buatan (AI) dan penyeimbangan antara inovasi, keamanan, serta kerja sama pada Debat Umum sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa, 22 September 2026.
Seruan Sekjen PBB soal Koordinasi Global
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan adanya koordinasi global untuk mengelola risiko AI, termasuk upaya membentuk Kerangka Kerja Manajemen Risiko AI multilateral yang didukung oleh pengawasan independen. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengembangan teknologi ini kepada negara-negara pengembang utama.
Guterres mengingatkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan, bahaya AI bisa semakin mengancam stabilitas dan keselamatan publik. “Bahayanya bukanlah teknologi itu sendiri. Bahayanya adalah teknologi tanpa akuntabilitas,” ujarnya dalam pidato di depan pertemuan para pemimpin dunia.
Sikap Amerika Serikat dan Kontroversi Aturan Global
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut AI sebagai “kecerdasan super” dan menegaskan penolakan terhadap upaya membangun skema global yang menurutnya bersifat “globalis” untuk mengendalikan teknologi itu. Dalam pidatonya, Trump menyatakan, “Kami akan mendorongnya, bukan membatasinya,” seraya menegaskan komitmen AS untuk mempertahankan kepemimpinan di bidang AI.
Trump juga menambahkan bahwa Amerika Serikat akan memantau teknologi tersebut secara ketat sambil berusaha mempertahankan inovasi yang aman dan bertanggung jawab. Pernyataan ini membuka perdebatan mengenai keseimbangan antara kebebasan inovasi nasional dan kebutuhan pengaturan multilateral.
Prancis Dorong Kapasitas Audit dan Kemandirian Teknologi
Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan bahwa pengembangan kapasitas teknologi harus diiringi pengawasan yang lebih kuat dan kemampuan audit independen terhadap sistem AI. Ia menyerukan setiap kawasan membangun daya komputasi, model bahasa besar, dan ekosistem AI sendiri agar tidak bergantung pada segelintir pihak swasta.
Macron mengakui adanya persaingan global untuk mengembangkan frontier AI dan menyatakan Prancis berniat berpartisipasi dalam pengembangan tersebut. Ia juga mendorong kerja sama internasional yang lebih besar pada bidang sensitif seperti penggunaan AI di antariksa, pertahanan, dan keamanan siber.
Kritik Brasil terhadap Konsentrasi Kekuasaan Teknologi
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengkritik konsentrasi kekuatan pada beberapa perusahaan teknologi besar dan memperingatkan adanya perlombaan tanpa batasan etis. Ia memperingatkan bahwa mengabaikan peran PBB dan panel ilmiah internasional dalam regulasi AI akan menjadi kelalaian sejarah yang tak termaafkan.
Lula menyoroti risiko sosial dan politik yang muncul dari dominasi korporasi teknologi dalam pengembangan AI. Pernyataannya mempertegas tuntutan negara-negara berkembang untuk keterlibatan yang lebih adil dalam tata kelola teknologi global.
Pendekatan Korea Selatan terhadap Pemerataan Manfaat AI
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengalihkan fokus pada bahaya ketimpangan distribusi manfaat AI, memperingatkan bahwa tanpa persiapan yang matang revolusi AI bisa memperdalam jurang kesenjangan. Ia menyebutkan bahwa AI memiliki potensi mendorong kemakmuran baru dan pembangunan berkelanjutan jika dikelola dengan kebijakan yang inklusif.
Lee mengumumkan rencana pembentukan pusat AI global yang melibatkan organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, industri, dan akademisi. Tujuan pusat tersebut adalah menjadikan AI sebagai alat untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Lanjutan Pembahasan di Dewan Keamanan
Debat mengenai pengamanan dan implikasi AI berlanjut ke Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 23 September 2026, dengan agenda yang menyorot hubungan antara teknologi canggih dan keamanan internasional. Agenda ini mencerminkan kekhawatiran bahwa perkembangan AI dapat berdampak pada stabilitas geopolitik jika tidak diatur secara kolektif.
Pertemuan Dewan Keamanan diharapkan menengahi diskusi antara kepentingan nasional dan kebutuhan pengaturan multilateral. Kesepakatan internasional mengenai standar, transparansi, dan mekanisme audit independen menjadi poin sentral yang terus didorong oleh sejumlah negara.
Para pemimpin dunia pada pertemuan ini menampakkan perbedaan pendekatan antara mendorong inovasi nasional dan membangun mekanisme pengawasan internasional. Pergulatan itu menggambarkan tantangan kompleksitas tata kelola AI yang harus segera ditangani untuk mencegah dampak negatif sekaligus memanfaatkan manfaat teknologi bagi kesejahteraan global.
