Pemimpin Negara Kepulauan Pasifik Peringatkan Perubahan Iklim Memanas Ketegangan Perdagangan!
Jakarta, Maret.id — Pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik menegaskan ancaman perubahan iklim sebagai isu mendesak saat berbicara dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Ancaman nyata bagi keberlangsungan pulau
Delegasi Tuvalu, Feleti Teo, menyatakan kenaikan permukaan laut bukanlah ancaman masa depan melainkan realitas yang sedang dialami negaranya saat ini. Ia menegaskan bahwa negara-negara kecil berisiko kehilangan tanah dan sumber kehidupan jika respons global tidak segera ditingkatkan.
Teo menjelaskan proyek adaptasi pesisir yang dipimpin Tuvalu berhasil mereklamasi lahan seluas 15,3 hektare dan meningkatkan permukaan lahan di ibu kota Funafuti. Ia menambahkan bahwa reklamasi tambahan seluas sekitar 10 hektare saat ini sedang berlangsung untuk mengurangi dampak intrusi air laut.
Delegasi Tuvalu tersebut mendesak agar pendanaan iklim diberikan dalam bentuk hibah dengan skala yang memadai untuk menutup kebutuhan adaptasi dan menanggulangi kerugian serta kerusakan akibat pemanasan global. Ia juga meminta percepatan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama SDG 14 yang berkaitan dengan kelestarian ekosistem laut.
Kerentanan multidimensi dan tekanan eksternal
Perwakilan Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, mengingatkan bahwa negara kepulauan tetap sangat rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk bencana alam yang dapat menghapus hasil pembangunan bertahun-tahun. Ia menekankan bahwa satu peristiwa besar dapat menghancurkan kemajuan sosial dan ekonomi yang telah dicapai.
Manele menyatakan Indeks Kerentanan Multidimensi lebih akurat menggambarkan kondisi khusus negara-negara pulau kecil dibandingkan ukuran pendapatan semata. Indeks tersebut dirancang untuk mengukur kerentanan struktural dan kapasitas adaptasi negara berkembang terhadap berbagai guncangan eksternal.
Ia juga memperingatkan bahwa konflik bersenjata, krisis energi, dan gangguan rantai pasok global telah berdampak nyata pada perekonomian negara-negara kecil. Kenaikan harga bahan bakar, menurutnya, menyebabkan lonjakan biaya pengiriman, listrik, pangan, dan layanan dasar yang semakin membebani masyarakat.
Seruan global dan pertemuan dengan PBB
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menegaskan bahwa dunia hanya memiliki satu Bumi dan para pemimpin dunia wajib menempatkan kesejahteraan manusia, perdamaian, serta perlindungan lingkungan di atas kepentingan geopolitik sempit. Ia mempertanyakan nilai pembangunan jika lingkungan yang menopang kehidupan manusia terus dirusak.
Marape mengingatkan tentang ancaman deforestasi, pencemaran laut, dan ketidakstabilan iklim yang semakin memperparah krisis kemanusiaan dan ekonomi. Ia menyerukan agar tindakan kolektif difokuskan pada solusi jangka panjang yang menggabungkan keadilan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Secara terpisah, para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres untuk membahas pelaksanaan Deklarasi Damai Samudra Pasifik Biru (Blue Pacific Ocean of Peace Declaration) serta proses reformasi PIF dan keterlibatan PBB. Forum itu berupaya memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan iklim dan pembangunan.
Forum Kepulauan Pasifik memiliki 18 anggota, antara lain Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Sementara Samoa Amerika dan Guam tercatat sebagai anggota asosiasi.
Para pemimpin Pasifik menutup pertemuan dengan seruan yang tegas agar komunitas internasional meningkatkan dukungan finansial, teknis, dan kebijakan untuk adaptasi, mitigasi, serta kompensasi atas kerugian dan kerusakan. Mereka menegaskan bahwa tanpa tindakan nyata dan dana yang memadai, masa depan banyak pulau kecil semakin terancam oleh krisis iklim yang sudah berlangsung saat ini.
