Indonesia Tegaskan Tangani Dugaan Pelanggaran HAM Papua, Memanas Hubungan Diplomatik dan Investasi!
Jakarta, Maret.id — Indonesia menegaskan akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua melalui jalur hukum nasional dan kerja sama dengan mekanisme internasional, demikian disampaikan diplomat Indonesia Nona Gae Luna dalam hak jawab pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 di New York, Senin (28/9/2026).
Respons Indonesia di PBB
Dalam hak jawabnya, Nona Gae Luna menegaskan bahwa pembahasan situasi HAM di Papua harus berlandaskan seluruh fakta dan bukti yang terverifikasi, bukan narasi sepihak yang mengabaikan konteks keamanan dan tindakan kelompok bersenjata. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas sorotan dari delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu terkait kondisi di wilayah tersebut.
Kekerasan terhadap warga sipil
Pemerintah menyatakan adanya laporan yang menunjukkan warga sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan, menjadi korban kekerasan dalam insiden-insiden di Papua. Nona juga menyoroti insiden di mana tiga pegawai negeri sipil gugur setelah diserang oleh kelompok bersenjata ketika tengah mengantarkan bantuan pangan kepada masyarakat.
Korban perempuan dan anak-anak
Selain korban sipil laki-laki, Nona menyebut ada laporan mengenai penyekapan terhadap sembilan perempuan dan anak-anak oleh kelompok bersenjata, sebuah fakta yang menurut delegasi Indonesia patut mendapat perhatian serius. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Penegakan hukum dan mekanisme nasional
Indonesia menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan kewajiban internasional di bidang HAM, termasuk melalui lembaga-lembaga nasional yang independen. Pemerintah menyebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai salah satu mekanisme yang akan terlibat dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut.
Kerja sama internasional dan mekanisme hukum
Selain jalur domestik, Indonesia menyatakan akan terus berpartisipasi dalam mekanisme internasional untuk melindungi hak warga sipil dan memastikan akuntabilitas atas tindak kekerasan. Pendekatan ini, menurut delegasi Indonesia, mencerminkan upaya kombinasi antara penyelesaian hukum, perlindungan warga, dan dialog politik yang konstruktif.
Sikap terhadap tuduhan dan kekhawatiran standar ganda
Dalam pernyataannya, Nona mengkritik apa yang disebut sebagai sikap tebang pilih dari beberapa negara dalam menyoroti isu HAM, karena hal itu dinilai merusak kredibilitas kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia. Indonesia menolak interpretasi yang mengabaikan korban sipil dan menegaskan bahwa pembelaan terhadap HAM tidak boleh dipolitisasi untuk mendukung agenda separatis.
Komitmen jangka panjang pada HAM
Delegasi Indonesia menegaskan bahwa negara akan terus berkontribusi pada sistem HAM internasional dan menyoroti keterlibatan aktifnya, termasuk pencapaian posisi-peran dalam forum internasional. Menurut pernyataan tersebut, Indonesia berkomitmen menjadi mitra yang konstruktif dalam upaya menjaga perdamaian, keamanan, serta memajukan demokrasi dan hak asasi.
Indonesia menutup hak jawabnya dengan menegaskan kembali kewajiban negara melindungi segenap warga negara dan memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk terus berdialog dengan komunitas internasional guna mencari solusi yang menjamin keselamatan warga sipil serta mengurangi kekerasan di lapangan.
